PEDOMANRAKYAT, MALANG - Persatuan Mahasiswa Tanimbar (PERMATA) Malang menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dan Pertunjukan Budaya bertajuk “Pemberdayaan Masyarakat Adat Tanimbar, Dalam Menghadapi Peluang dan Tantangan Blok Masela”, di Pandopo Kabupaten Malang, Senin (6/10/2025).
Kegiatan ini menjadi wadah diskusi dan ekspresi budaya dalam menghadapi dinamika pembangunan proyek strategis nasional Blok Masela yang berlokasi di Kepulauan Tanimbar, Maluku.
Dalam sesi FGD, hadir berbagai narasumber dari kalangan akademisi, aktivis masyarakat adat, dan perwakilan mahasiswa dari beberapa kampus di antaranya, Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang, Universitas Merdeka Malang, Universitas Kanjuruhan Malang, Universitas Wisnu Wardhana Malang, STIKES Maharani, Politeknik Negeri Malang, IKIP Budi Utomo Malang. Mereka membahas secara mendalam peluang dan tantangan yang dihadapi masyarakat adat Tanimbar dengan adanya proyek Migas Blok Masela.
Isu-isu utama yang dibahas meliputi dampak sosial, risiko terhadap lingkungan hidup, hak atas tanah ulayat, serta keterlibatan aktif masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan pembangunan.
Ketua Panitia Pelaksana kegiatan, Boy Calvin Masombe, menekankan pentingnya ruang dialog yang inklusif dan kritis bagi generasi muda Tanimbar. “Blok Masela bukan hanya soal investasi dan energi, tetapi soal masa depan masyarakat adat. Kegiatan ini adalah bagian dari upaya kami untuk menyuarakan bahwa masyarakat adat tidak boleh dipinggirkan dari proses pembangunan,” ujarnya.
Sementara itu, menurut narasumber Dr. Hipolitus K. Kewuel, M.Hum yang merupakan Antropolog Universitas Brawijaya Malang mengatakan, pelembagaan masyarakat adat Tanimbar menjadi langkah strategis dan sangat penting dalam menghadapi peluang serta tantangan yang muncul dari pengembangan Blok Masela.
"Pelembagaan masyarakat adat bukan hanya tentang pengakuan formal, tetapi juga tentang memperkuat posisi tawar masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek strategis seperti Blok Masela,” jelasnya.
Dosen dan Peneliti Universitas Brawijaya Malang ini menilai bahwa peluang ekonomi dari Blok Masela sangat besar, namun tanpa pelembagaan yang jelas, masyarakat adat berisiko menjadi penonton di tanahnya sendiri. Lembaga adat yang kuat dapat memastikan bahwa hak-hak masyarakat terlindungi, mereka memperoleh manfaat ekonomi yang adil, serta kearifan lokal tetap terjaga di tengah arus investasi besar.
"Dengan pelembagaan, masyarakat adat dapat berperan aktif dalam merumuskan kesepakatan, mengawasi implementasi proyek, serta menjadi subjek pembangunan, bukan sekadar objek,” tambahnya.
Narasumber lain yang turut diundang adalah Dr. Edoardus Koisin, S.Sos, M.AP yang merupakan Akademisi Universitas Lelemuku Saumlaki (UNLESA) yang mana dalam fokus pembahasannya mengenai masyarakat adat Tanimbar dalam potret Kebijakan Publik dan Good governance menambahkan bahwa penguatan peran masyarakat adat Tanimbar dalam konteks pengembangan Blok Masela perlu dilihat melalui pendekatan kebijakan publik yang terencana, partisipatif, dan berkeadilan.
Ia menilai bahwa kebijakan publik tidak hanya menjadi instrumen negara untuk mengatur investasi dan pembangunan, tetapi juga sarana untuk menjamin hak-hak masyarakat lokal sebagai pemilik wilayah adat.
“Pemerintah perlu memastikan bahwa masyarakat adat Tanimbar tidak hanya menjadi penerima dampak, tetapi juga subjek aktif dalam setiap tahapan kebijakan. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi,” ujarnya.
Pria yang akrab disapa Bung Edo itu menekankan pentingnya keberpihakan regulasi terhadap masyarakat adat. Menurutnya, kebijakan publik harus dirancang dengan mempertimbangkan struktur sosial, kearifan lokal, serta mekanisme adat yang telah hidup lama dalam masyarakat Tanimbar. Dengan begitu, proses pembangunan dapat berjalan inklusif dan berkelanjutan.
“Peluang ekonomi yang besar dari Blok Masela harus diimbangi dengan instrumen kebijakan yang menjamin keadilan distribusi manfaat. Tanpa itu, masyarakat adat berpotensi mengalami marginalisasi sosial, ekonomi, dan budaya,” jelasnya.
Ia juga mendorong pemerintah daerah dan pusat untuk memperkuat kapasitas kelembagaan masyarakat adat melalui regulasi, pelatihan, dan kemitraan strategis.
“Kebijakan publik yang baik harus membuka ruang dialog, memperkuat representasi masyarakat adat dalam pengambilan keputusan, serta memastikan mekanisme kontrol dan akuntabilitas berjalan efektif,” tambahnya.
Pada kesempatan yang sama Rd Cayetanus A. Masriat, yang diundang sebagai salah satu narasumber dengan fokus pembahasan masyarakat adat Tanimbar berdasarkan kajian Sosiologi, menjelaskan bahwa masyarakat adat Tanimbar memiliki struktur sosial, nilai budaya, serta sistem relasi yang khas dan kuat, yang menjadi modal sosial penting dalam menghadapi peluang serta tantangan pengembangan Blok Masela. Dari perspektif sosiologi, dinamika sosial yang akan muncul akibat masuknya investasi besar perlu dipahami secara mendalam agar tidak merusak tatanan sosial masyarakat lokal.
“Pembangunan Blok Masela bukan hanya persoalan ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga proses perubahan sosial yang besar. Jika tidak dikelola dengan baik, perubahan ini dapat memicu ketegangan sosial, pergeseran nilai, bahkan konflik internal dalam komunitas adat,” ujarnya.
Cayetanus menjelaskan bahwa masyarakat adat Tanimbar selama ini memiliki mekanisme sosial yang solid dalam menjaga kohesi dan harmoni komunitas. Namun, arus modernisasi, migrasi tenaga kerja, serta masuknya budaya luar melalui proyek besar seperti Blok Masela dapat menjadi faktor yang menguji ketahanan sosial mereka.
“Oleh karena itu, perlu ada strategi sosiologis yang menempatkan masyarakat adat sebagai aktor utama dalam perubahan sosial tersebut. Kekuatan modal sosial seperti kepercayaan, gotong royong, dan kepemimpinan adat — harus diperkuat, bukan dilemahkan,” jelasnya.
Sosiolog asal STPAK Ambon dan Rohaniawan Katolik itu menekankan pentingnya pendekatan partisipatif dalam setiap proses pembangunan. Dengan melibatkan masyarakat adat dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek, maka perubahan sosial dapat diarahkan secara positif, memperkuat identitas kolektif, dan mendorong adaptasi yang sehat terhadap dinamika modernisasi.
“Blok Masela akan membawa peluang besar, tetapi juga potensi disrupsi sosial. Dengan pemahaman sosiologis yang tepat, masyarakat adat Tanimbar dapat menjaga integritas sosial-budaya mereka sambil memanfaatkan peluang pembangunan untuk kesejahteraan bersama,” tutupnya.
Usai sesi diskusi, kegiatan dilanjutkan dengan pertunjukan budaya yang menghadirkan beragam kesenian tradisional Tanimbar. Di antaranya adalah Foruk, Tarian-tarian adat, musik daerah, serta Rap Tanimbar.
Penampilan ini tak hanya menjadi ajang pelestarian budaya, namun juga menjadi bentuk ekspresi kultural atas marjinalisasi masyarakat adat di tengah proyek Migas yang masuk ke wilayah Tanimbar.
Antusiasme tinggi ditunjukkan oleh para peserta dan tamu undangan yang hadir, baik dari kalangan mahasiswa, akademisi, komunitas budaya, maupun masyarakat umum.
PERMATA Malang berharap kegiatan ini menjadi titik awal bagi kesadaran kolektif mengenai pentingnya menjaga keadilan sosial dan keberlanjutan budaya dalam setiap bentuk pembangunan, termasuk megaproyek Blok Masela.
“Kami ingin menyampaikan bahwa masyarakat adat bukan objek, melainkan subjek pembangunan. Suara mereka harus didengar, budaya mereka harus dihormati,” tutup Boy Calvin Masombe.
Kegiatan ini menjadi momentum untuk mengingatkan semua pihak bahwa pembangunan yang berkelanjutan bukan hanya soal ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga soal keberpihakan terhadap manusia dan budaya yang telah lama hidup berdampingan dengan alam. (*)
