PEDOMANRAKYAT, MAKASSAR — Suasana sore di kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Rabu, 8 Oktober 2025, tampak lebih sibuk dari biasanya.
Sejumlah berkas perkara dikirim dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel, termasuk satu bundel yang langsung menarik perhatian publik yaitu berkas dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka Sulfikar.
Kasus ini menjadi lanjutan dari perkara penggelapan yang sebelumnya menyeret nama yang sama di meja hijau. Kabar pelimpahan itu memantik reaksi keras dari kalangan pegiat anti korupsi.
Kadir Wokanubun, Ketua Badan Pegiat Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi, menilai penanganan perkara ini harus menjadi momentum pembuktian aparat penegak hukum di Sulawesi Selatan bekerja tanpa pandang bulu.
“Setelah berkas diterima kejaksaan, semestinya proses diarahkan untuk menemukan kepastian hukum yang objektif dan terbuka,” ujar Kadir saat dihubungi media ini, Kamis, 9 Oktober 2025.
Menurutnya, tidak boleh ada upaya menutup-nutupi siapa pun yang menikmati hasil kejahatan atau berperan dalam penyamaran aliran dana.
Kadir menekankan, prinsip penegakan hukum seharusnya berpegang teguh pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.
Regulasi itu, katanya, memberi mandat jelas, siapa pun yang turut serta, membantu, atau menerima hasil kejahatan wajib dijerat.
“Pasal 3, 4, dan 5 UU TPPU tidak memberi ruang pengecualian,” ujarnya.
Ia mendesak agar koordinasi antara penyidik Polda Sulsel dan jaksa peneliti Kejati dilakukan secara transparan, tanpa intervensi kepentingan.
“Kejati dan Polda harus bekerja di atas prinsip due process of law, bukan kompromi. Publik berhak tahu sejauh mana keseriusan aparat menuntaskan kasus ini,” katanya menegaskan.
Pihak Kejati Sulsel membenarkan telah menerima berkas perkara tersebut. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Soetarmi, mengatakan dokumen itu diterima oleh bidang pidana umum sekitar pukul 15.40 Wita.
“Berkasnya baru datang sore ini,” ujarnya singkat.
Setelah pelimpahan, kata Soetarmi, tim jaksa memiliki waktu tujuh hari untuk meneliti kelengkapan formil dan materiil berkas sebagaimana diatur dalam Pasal 110 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Jika dinilai lengkap, menurutnya, berkas akan dinyatakan P-21 dan dilanjutkan ke tahap penuntutan, jika tidak, akan dikembalikan untuk dilengkapi.
Nama Sulfikar bukanlah nama asing di ruang sidang. Ia sebelumnya divonis bersalah dalam perkara penggelapan bersama rekannya, Hamsul HS, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Makassar bernomor 582/Pid.B/2022/PN Mks tanggal 27 Juli 2022.
Putusan itu dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dan diperberat oleh Mahkamah Agung menjadi tiga tahun enam bulan penjara dalam putusan kasasi Nomor 191 K/PID/2023 tertanggal 13 Februari 2023.
Dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap itulah penyidik membuka babak baru, menelusuri dugaan pencucian uang hasil kejahatan.
“Seluruh barang bukti aliran dana sudah kami sita. Sekarang tinggal jaksa yang menilai,” kata Kompol Zaki, Kepala Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Sulsel.
Ia mengakui, pelimpahan berkas sempat tertunda dua hari dari jadwal semula karena proses verifikasi dokumen.
Namun menurutnya, penyidikan tak selalu mulus. Status tersangka Hamsul HS, rekan Sulfikar, sempat dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Makassar melalui putusan praperadilan Nomor 36/Pid.Pra/2025/PN Mks tanggal 30 September 2025.
Soetarmi melanjutkan, hakim menilai penetapan tersangka tidak sah secara formil dan memerintahkan penghentian penyidikan.
Kendati demikian, beber Soetarmi, penyidik menegaskan substansi dugaan pencucian uang tetap dapat diuji kembali jika alat bukti diperbaiki sesuai prosedur.
Pandangan itu senada dengan penilaian akademisi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus (UKI Paulus) Makassar, Dr. Jermias Rarsina. Ia menjelaskan, putusan praperadilan hanya menguji aspek formil, bukan substansi pidananya.
“Karena tindak pidana asalnya sudah inkrah, maka unsur TPPU tetap berdiri. Penyidik masih bisa menetapkan tersangka baru setelah perbaikan prosedur,” ujarnya.
Menurut Jermias, pembatalan melalui praperadilan justru menjadi ruang evaluasi bagi penyidik agar proses hukum berjalan sesuai asas due process of law.
“Kalau alat bukti sudah sah secara hukum acara, penetapan tersangka dapat dilakukan kembali tanpa hambatan,” katanya.
Di tengah dinamika tersebut, desakan publik agar aparat bertindak tegas semakin nyaring. Bagi Kadir Wokanubun dan kalangan aktivis antikorupsi lainnya, kasus TPPU Sulfikar menjadi cermin seberapa kuat komitmen lembaga penegak hukum di daerah menegakkan supremasi hukum tanpa kompromi.
“Keadilan tidak boleh berhenti di atas kertas,” ujar Kadir.
“Aparat harus membuktikan, hukum bekerja untuk semua, bukan hanya untuk mereka yang berkuasa.” tukasnya.
Kasus ini masih menunggu keputusan Kejati Sulsel terkait kelengkapan berkas. Namun bagi masyarakat sipil, proses hukum terhadap Sulfikar bukan sekadar persoalan pidana individual, melainkan ujian kepercayaan publik terhadap integritas lembaga penegak hukum di Sulawesi Selatan, Kadir Wokanubun, Ketua Badan Pegiat Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi, menandaskan. (Hdr)
