Hingga berita ini diturunkan, pemerintah Kabupaten Maros dan aparat penegak hukum belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tambang ilegal di wilayah itu.
Pusat Kajian Antikorupsi dan Tata Kelola Pemerintahan (PUKAT) Sulsel menilai, aktivitas tambang di Pattontongan adalah sinyal lemahnya pengawasan dan penegakan hukum.
“Kalau ada dugaan tambang tanpa izin tapi bisa beroperasi lancar, berarti ada yang tutup mata. Aparat harus turun,” ujar Direktur PUKAT Sulsel, Farid Mamma, kepada Pedoman Rakyat.
Farid menegaskan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) mengatur tegas soal perizinan.
Ia pun mengutip beberapa pasal penting, diantaranya ;
– Pasal 35 ayat (3) yang berbunyi, Setiap kegiatan pertambangan wajib mengantongi IUP, IUPK, atau izin resmi lainnya.
– Pasal 158 : Penambangan tanpa izin dapat dipidana penjara hingga lima tahun dan denda maksimal Rp100 miliar.
– Pasal 161 dan 162 : Pihak yang memfasilitasi, membiarkan, atau menghalangi penindakan terhadap tambang ilegal juga dapat dijerat pidana.
– Pasal 91 dan 96B, yaitu, Pelaku tambang berkewajiban memulihkan lingkungan dan mencegah kerusakan ekologis.
Menurut Farid, pelanggaran izin tambang bukan hanya persoalan administrasi, tapi juga menyangkut kejahatan lingkungan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
“Jika benar tidak berizin, ini bisa masuk tiga ranah sekaligus yaitu, tindak pidana pertambangan, perusakan lingkungan, dan potensi pembiaran oleh aparat,” tegasnya.
PUKAT Sulsel mendesak Polres Maros, Kejaksaan Negeri, PPNS ESDM, dan Dinas Lingkungan Hidup segera menyegel lokasi tambang, memeriksa pemilik usaha, serta menelusuri aliran keuntungan dari aktivitas tersebut.
“Masalahnya bukan sekadar truk dan tanah, tapi menyangkut keselamatan warga dan integritas hukum negara,” ujar Farid.
Warga Pattontongan, tutur Mursalim, kini hanya bisa berharap pada keberanian aparat untuk menegakkan aturan.
Di jalanan berdebu itu, tanya Farid, jejak truk tambang masih tampak jelas, meninggalkan pertanyaan yang belum terjawab, yaitu, siapa yang mengizinkan, dan siapa yang diuntungkan ?
Sementara negara masih diam, tanah terus dikupas, air meluap, dan warga menanggung akibatnya. Dugaan tambang ilegal di Moncongloe telah meninggalkan jejak yang tak lagi bisa diabaikan, Direktur PUKAT Sulsel Farid Mamma, menandaskan. (Hdr)
