Kebijakan Pertanian Era Presiden Prabowo Dinilai Stabil, Petani Merasa Lebih Tenang dan Produkti

Tanggal:

Follow Pedomanrakyat.co.id untuk mendapatkan informasi terkini.

Klik WhatsApp Channel  |  Google News

PEDOMANRAKYAT, JAKARTA – Kebijakan pertanian di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai semakin stabil dan memberi rasa tenang bagi petani. Sejumlah pengamat dan peneliti menyebut, kebijakan pemerintah dalam menjaga harga gabah, memperluas mekanisasi, dan memperkuat dukungan bagi petani telah mendorong peningkatan produktivitas sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.
Pandangan tersebut mengemuka dalam diskusi publik bertajuk “1 Tahun Pemerintahan Prabowo, Apa Kabar Ketahanan Pangan?,” Sabtu (11/10/2025).

Salah satu pengamat yang hadir, Dr. Muhammad Maki dari Universitas Andalas, menyampaikan bahwa arah kebijakan pertanian pemerintah saat ini telah memberikan ketenangan dan rasa percaya diri baru bagi petani.

“Kita melihat bahwa di pertanian itu yang paling dibutuhkan adalah kestabilan. Karena risiko pertanian ini kan agak tinggi. Lalu yang kedua, produktif, Pak. Saat ini dari aspek petani, saat kita panen, ada jaminan harga pembelian dari pemerintah yang cukup tinggi. Itu menenangkan dan memotivasi,” ujar Maki.

Menurut Maki, keberadaan jaminan harga pembelian pemerintah merupakan bentuk perlindungan yang nyata bagi petani. Dengan kebijakan tersebut, petani tidak lagi diliputi kekhawatiran saat memasuki musim panen karena harga gabah tetap berada di tingkat yang menguntungkan.

“Kebijakan pemerintah dalam memastikan harga gabah tetap tinggi membuat petani lebih bersemangat. Mereka merasa lebih tenang karena ada jaminan harga yang jelas,” tambahnya.

Hal senada disampaikan oleh Budiawan Sidik Arifianto dari Litbang Kompas. Berdasarkan hasil riset Litbang Kompas, kebijakan menaikkan harga Gabah Kering Panen (GKP) menjadi salah satu langkah paling diapresiasi masyarakat sepanjang satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo.

“Sebagian besar responden yakin bahwa kebijakan menaikkan harga GKP dari Rp4.500 menjadi Rp6.500 di awal tahun ini mampu menyejahterakan petani. Sekitar 77% responden menyatakan yakin bahwa kebijakan tersebut akan menyelamatkan petani,” jelas Budiawan.

Baca juga :  Program Jumat Curhat, Kapolsek Soeta Dengar Langsung Keluhan Pengurus Ekspedisi dan Buruh

Budiawan juga menambahkan bahwa peningkatan harga gabah bukan hanya berpengaruh terhadap pendapatan petani, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap arah kebijakan pangan nasional yang lebih berkeadilan dan berpihak pada pelaku utama di sektor pertanian.

Sementara itu, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam berbagai kesempatan menegaskan pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas harga sekaligus meningkatkan produktivitas melalui program-program yang langsung menyentuh kebutuhan petani. Dirinya terus berupaya untuk menciptakan iklim yang kondusif di sektor pertanian.

“Kami bersyukur bahwa berbagai pihak menilai kebijakan pertanian saat ini memberi rasa tenang bagi petani. Pemerintah memastikan ada jaminan harga pembelian gabah yang menguntungkan, agar petani tidak rugi dan tetap semangat menanam,” ujar Mentan Amran di Jakarta, Minggu (12/10/2025).

Kementan memastikan kebijakan tersebut berjalan seiring dengan peningkatan mekanisasi pertanian dan modernisasi di lapangan. Distribusi alat dan mesin pertanian (alsintan) terus diperluas, sehingga petani kini semakin terbantu dalam proses tanam maupun panen.

“Sekarang di banyak wilayah, petani sudah tidak lagi kesulitan tenaga kerja, karena semua sudah dibantu dengan traktor dan alsintan modern. Mekanisasi ini betul-betul terasa manfaatnya di lapangan,” tambah Amran.

Ia menilai, percepatan transformasi pertanian modern menjadi salah satu kunci untuk menjaga daya saing dan ketahanan pangan nasional. Pemerintah terus mendorong agar setiap kebijakan pertanian memiliki dampak langsung terhadap peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani.

Kementerian Pertanian (Kementan) juga mencatat, sepanjang tahun 2025 berbagai indikator utama sektor pertanian menunjukkan tren positif. Harga komoditas strategis relatif stabil, inflasi pangan terkendali, dan pendapatan petani meningkat seiring kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP). Langkah-langkah strategis seperti penyesuaian Harga Pembelian Pemerintah (HPP), optimalisasi cadangan pangan, serta dukungan pembiayaan pertanian turut memperkuat fondasi ketahanan pangan nasional.

Baca juga :  Hadiri Rapat Koordinasi Bersama Wapres RI, Pangdam XIV/Hsn Komitmen Melingsirkan Penderita Stunting di Wilayahnya

“Kita ingin memastikan petani sejahtera, harga stabil, dan produksi terus meningkat. Inilah arah besar pembangunan pertanian di era Presiden Prabowo Subianto: menjaga kedaulatan pangan dengan keberpihakan nyata kepada petani,” tegas Mentan Amran.

Mentan Amran menilai kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah perlu terus dijaga agar segala program dapat berjalan secara optimal. Kolaborasi antara petani, pemerintah, swasta, dan akademisi diyakini akan semakin mempercepat terwujudnya ketahanan pangan nasional yang tangguh, modern, dan berkelanjutan.

“Kita tidak hanya bicara tentang produksi, tapi juga tentang kesejahteraan. Petani yang tenang dan sejahtera adalah kunci dari ketahanan pangan yang kuat. Dan itulah yang sedang kita bangun bersama,” tutup Mentan Amran. (*)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Artikel Terkait

Rampung Juni 2026, Pembangunan Sekolah Rakyat Soppeng Masuk Paket I 

PEDOMANRAKYAT ,SOPPENG - Pemerintah pusat melalui Kementerian PU mengucurkan anggaran sebesar Rp2,3 trilyun untuk pembangunan 9 gedung permanen...

Forkopimda Soppeng Hadiri Ground Breaking Sekolah Rakyat 

PEDOMANRAKYAT ,SOPPENG - Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Soppeng menghadiri Ground Breaking pembangunan Sekolah Rakyat (SR) Sulawesi...

Masyarakat Toraja di Tana Luwu, IKAT Pemersatu dan Andil Pembangunan di Daerah

PEDOMANRAKYAT, LUWU RAYA - Bupati/Walikota di 4 (empat) Pemerintah di Tana Luwu (Luwu Raya), mengakui sumbangsih luar biasa...

Jelang Pemeriksaan BPK, Disdik Sulsel Kebut Rekonsiliasi Dana BOSP Sekolah

PEDOMANRAKYAT, MAKASSAR — Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Iqbal Nadjamuddin, menegaskan percepatan rekonsiliasi dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP)...