PEDOMANRAKYAT, PINRANG – Sempat viral di media sosial, kejadian yang melibatkan legislator Partai Gelora Pinrang, Mansyur Damma dengan salah satu staf honorer Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Pinrang, Ayu Lestari kian berbuntut panjang. Keduanya telah resmi saling melapor di Mapolres Pinrang, Jum'at (17/10). Yang satu atas dasar penganiayaan dan yang satunya lagi atas dasar pencemaran nama baik dan nama institusi DPRD Pinrang.
Kasus ini menyita banyak perhatian netizen, tak pelak Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Pinrang pun angkat bicara. Sekretaris GP Ansor Pinrang, Indra Sappe mengatakan, kasus ini menjadi moment penting untuk membenahi sistem pelayanan publik di daerah ini, terutama di Dinas Dukcapil Pinrang.
Indra menilai, peristiwa ini telah membuka potret sebenarnya dari pelayanan dari Dinas Dukcapil yang selama ini banyak dikeluhkan masyarakat. “Kita justru harus berterima kasih kepada Anggota Dewan, Pak Mansyur. Melalui kejadian ini, publik akhirnya melihat wajah pelayanan Dukcapil yang sesungguhnya," kata Indra di Sekretariat GP Ansor Pinrang, Jumat (17/10).
Menurut Indra, sudah lama sebenarnya masyarakat menyampaikan keluhan terkait pelayanan di dinas ini, tapi baru kali ini terbuka secara nyata. Indra bilang, GP Ansor Pinrang telah banyak menerima aspirasi masyarakat yang menyoroti pelayanan di Dukcapil, seperti potensi ketidaksopanan petugas, dugaan pelayanan yang tidak efisien, serta indikasi adanya transaksi dalam pengurusan dokumen.
"Terus terang, kami sering menerima laporan dan keluhan warga yang merasa kurang nyaman dengan pelayanan yang diberikan petugas Dukcapil. Tidak ramahlah, proses terlalu lama dan berbelit-belit, bahkan ada yang menduga terjadi transaksi tertentu. Ini perlu menjadi perhatian serius pemerintah," ujar Indra.
Indra mengatakan, kejadian ini harus dipahami sebagai peringatan keras (wake-up call) bagi pemerintah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan di Dukcapil, termasuk kedisiplinan dan etika aparatur.
Indra menggugah agar anggota DPRD Pinrang lainnya juga turun langsung memantau pelayanan di lapangan. "Bila perlu, menggali keterangan langsung dari masyarakat tentang bagaimana mereka dilayani selama ini," ujarnya.
Sebagai wakil rakyat, tambah Indra, DPRD harusnya turun melihat kondisi pelayanan dengan mata kepala sendiri serta mendengar langsung keluhan masyarakat. Bukan hanya berdasar pada laporan tertulis dari dinas terkait.
Indra menegaskan, GP Ansor Pinrang tidak berpihak pada siapapun dalam kasus ini. Namun mendorong agar kejadian itu digunakan untuk memperbaiki pelayanan publik yang lebih transparan, ramah, dan profesional. GP Ansor tetap mendukung upaya membuka fakta demi perbaikan sistem. Sebab, pelayanan publik haruslah berorientasi pada keadilan dan kemanusiaan, bukan kepentingan pribadi. Sudah saatnya berbenah diri. (busrah)
