PEDOMANRAKYAT,
TANJUNG SELOR – Pembangunan infrastruktur di Kalimantan Utara (Kaltara), khususnya untuk mengatasi hambatan konektivitas di wilayah perbatasan, kini mendapatkan dorongan signifikan. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara akan menerima dana sebesar Rp 150 miliar dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang direncanakan untuk membiayai pembangunan jembatan di kawasan perbatasan, Krayan.
Kabar gembira ini didapatkan setelah Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal Arifin Paliwang, SH, M.Hum melakukan pertemuan dan audiensi resmi dengan pihak Kemenkeu di Jakarta beberapa waktu lalu.
“Ini merupakan kabar yang sangat baik dan hadiah istimewa bagi seluruh masyarakat Kaltara, terutama yang tinggal di wilayah perbatasan,” ujar Zainal Paliwang kepada media ini, Rabu (22/10/2025).
Menyambut kepastian tersebut, Pemprov Kaltara segera melakukan koordinasi lanjutan dengan perwakilan Kemenkeu yang bertugas di wilayah Kaltara. Targetnya, dana tersebut dapat segera dicairkan dalam waktu dekat, memungkinkan proses konstruksi jembatan untuk segera dimulai dan dilaksanakan.
“Kami sudah berkomunikasi dengan perwakilan Kemenkeu Kaltara, dan kami berharap dana bisa segera turun agar pembangunan dapat kita mulai pada tahun 2026,” jelas putra Sulawesi Selatan kelahiran Sinjai ini.
Dana bantuan dari Kemenkeu ini diperkirakan akan digunakan untuk membangun sekitar delapan hingga sembilan jembatan yang berlokasi di Krayan, Kabupaten Nunukan. Meskipun usulan awal berfokus pada pembangunan jembatan di Binuang, terdapat kemungkinan proyek akan dialihkan ke lokasi lain di Krayan Nunukan.
“Perkiraannya delapan sampai sembilan jembatan. Karena usulan awal saya untuk Jembatan Binuang ternyata sudah dialokasikan anggarannya oleh Balai Jalan, maka dananya kita pindahkan untuk pembangunan di area Krayan lainnya,” terangnya.
Zainal Paliwang menambahkan bahwa Pemprov sudah mengirimkan surat kembali ke Kemenkeu untuk memastikan dana bantuan senilai Rp 150 Miliar tersebut akan dialokasikan khusus untuk mendirikan jembatan-jembatan baru di Krayan.
“Banyak sekali permukiman di Krayan yang terpisah oleh sungai tanpa ada jembatan sebagai akses penghubung, dan dana ini secara spesifik hanya untuk Krayan,” ungkap mantan Wakapolda Kaltara itu.
Gubernur Kaltara ini memastikan bahwa proyek pembangunan jembatan ini sepenuhnya didanai oleh Kemenkeu dan tidak melibatkan tambahan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltara.
Namun, mekanisme pengerjaan proyek, apakah akan dieksekusi oleh Pemprov atau Balai Jalan Nasional, masih belum final diputuskan.
“Kami masih menunggu kejelasan apakah anggaran akan disalurkan melalui Provinsi atau Balai. Kami hanya bisa menunggu. Semoga saja realisasi bisa segera terjadi dalam waktu dekat,” sebutnya.
Ia mengungkapkan harapannya bahwa kucuran dana dari Kemenkeu ini akan secara efektif menyelesaikan masalah keterbatasan konektivitas di kawasan perbatasan. “Kami berharap persoalan konektivitas di Krayan dapat segera terselesaikan sepenuhnya,” ucapnya.
Mengenai jenis struktur, Pemprov Kaltara telah memilih Jembatan Bailey. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan logistik di wilayah Krayan. Alasannya, pembangunan Jembatan Bailey menawarkan keunggulan karena tidak memerlukan alat berat untuk perakitannya, sehingga sangat mempermudah proses pengiriman dan mobilisasi material ke daerah Krayan.
“Desainnya sudah kami siapkan. Kami putuskan membangun Jembatan Bailey karena perakitannya relatif lebih mudah dan tidak rumit,” pungkas alumni SMA Negeri 1 Makassar angkatan 1982 ini. (*)
