“Saya merasa laporan ini seolah diabaikan. Tidak ada kejelasan dari Polda, dan tiba-tiba dilimpahkan ke Polrestabes. Saya belum tahu alasannya apa,” ungkapnya.
Imran menegaskan bahwa penarikan kendaraan oleh debt collector tanpa putusan pengadilan merupakan pelanggaran hukum, sebagaimana diatur dalam undang-undang. Ia menilai, penegakan hukum terhadap praktik seperti ini harus dilakukan secara tegas, mengingat banyak konsumen menjadi korban intimidasi dan tindakan premanisme berkedok penagihan kredit.
“Debt collector tugasnya menagih, bukan mengeksekusi. Penarikan jaminan itu harus berdasarkan putusan pengadilan dan dilakukan aparat yang berwenang, bukan oleh pihak swasta,” tegas Imran.
Sebagai langkah lanjutan, Imran yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Pandawa Pattingalloang Makassar menyatakan akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di kantor PT Moladin di Jalan Hertasning, serta di Polrestabes Makassar. Ia mendesak pihak kepolisian untuk segera memproses laporan dan menindak para pelaku debt collector yang bertindak di luar kewenangannya.
“Saya bersama rekan-rekan Pandawa akan turun ke jalan menuntut keadilan. Kami ingin tindakan seperti ini tidak terus dibiarkan. Aparat harus tegas agar masyarakat tidak terus menjadi korban,” pungkas Imran.
Imran berharap kasus yang menimpanya dapat menjadi perhatian serius bagi aparat penegak hukum dan instansi terkait, agar praktik penarikan kendaraan secara sewenang-wenang tidak lagi terjadi di tengah masyarakat. (*/And)
