PEDOMANRAKYAT, MAKASSAR — Pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sulawesi Selatan, Mappiar H.S, menyayangkan sikap sebagian jurnalis muda yang ikut terpengaruh pemberitaan Tempo Media Group mengenai Kementerian Pertanian dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, hingga mau turun berdemo tanpa memahami persoalan secara utuh.
Menurut Mappiar, putusan Dewan Pers melalui Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) telah menegaskan adanya pelanggaran etik dalam pemberitaan Tempo terkait infografis “Poles-Poles Beras Busuk”. Namun Tempo disebut tidak melaksanakan seluruh poin yang direkomendasikan Dewan Pers, sehingga klaim bahwa mereka “sudah melaksanakan PPR” tidak sesuai fakta.
“Kasus ini bukan pertama kali. Ketika pelanggaran kode etik dilakukan berulang, kredibilitas media bisa runtuh,” tegasnya.
Dewan Pers menyatakan bahwa infografis Tempo itu tidak akurat dan melebih-lebih, termasuk visualisasi karung beras berlubang penuh kecoa yang menimbulkan dampak buruk terhadap persepsi publik atas petani dan dunia pertanian Indonesia.
Mappiar juga mempertanyakan agenda di balik pemberitaan tersebut, terutama mengingat struktur pemegang saham Tempo yang menurutnya perlu diawasi agar tidak memengaruhi independensi redaksi.
Ia menyayangkan aksi sebagian jurnalis muda di daerah yang justru berdemo membela Tempo, padahal di Jakarta dukungan media terhadap Tempo semakin merosot. “Nyaris tidak ada media besar yang ikut membela Tempo. Itu menunjukkan persoalannya tidak sesederhana yang mereka kira,” ujarnya.
Di tengah persoalan ini, Mappiar mengingatkan kembali bahwa tugas media sejatinya adalah membela dan mengangkat kebenaran, bukan menebarkan narasi disinformasi, bukan memelihara sensasi, dan bukan menimbulkan pesimisme di ruang publik.
Baginya, kredibilitas pers justru lahir dari keberanian media untuk mengakui kesalahan ketika ditegur oleh mekanisme etik resmi, bukan dari framing seolah-olah mereka sedang dizalimi.
Wartawan senior sekaligus pengurus PWI Sulsel, Suwardi Thahir, menegaskan bahwa sektor pertanian justru memperlihatkan capaian signifikan dalam satu tahun terakhir. Pelintiran negatif tentang pangan, menurutnya, tidak adil dan mengabaikan fakta di lapangan.
Data BPS 2025 menunjukkan bahwa produksi padi nasional diproyeksikan mencapai 34,77 juta ton, naik sekitar 13,6 persen dibanding tahun sebelumnya. Luas panen juga meningkat menjadi 11,35 juta hektare.
Pemerintah melalui Kementerian Pertanian juga mencatatkan stok beras nasional mencapai 4,2 juta ton, rekor tertinggi sejak Indonesia merdeka. Rekor ini memperkuat posisi Indonesia untuk tidak melakukan impor beras dan menunjukkan efektivitas kebijakan produksi serta penyerapan gabah petani.
Nilai Tukar Petani (NTP) pada Oktober 2025 berada di angka 124,33, menandai peningkatan kesejahteraan petani dan daya beli rumah tangga tani.
“Ketika fakta keberhasilan ini ditutup oleh framing negatif, yang dirugikan bukan pejabat — tetapi petani dan masyarakat,” kata Suwardi.
SMSI dan sejumlah wartawan senior berharap jurnalis muda dapat bersikap kritis terhadap narasi yang dikembangkan media besar. Jurnalis ideal adalah yang berpijak pada data dan etika, bukan yang ikut-ikutan membela pelanggaran.
Karena ketika media menolak diuji dan mengklaim diri sebagai korban, itu bukan lagi perjuangan kebebasan pers, melainkan penolakan terhadap akuntabilitas dan kebenaran. (*)
