PEDOMANRAKYAT, MAKASSAR - Di sebuah sudut Warkop Azzahrah, Jalan Abdullah Daeng Sirua, suasana obrolan Sabtu ( 15/11/2025 ) pagi itu terasa hangat. Kopi hitam mengepul, dan di meja kecil itulah AB Iwan Azis—tokoh masyarakat Kelurahan Karangpuang—mulai bercerita tentang keresahan sekaligus harapannya terhadap Pemilu Raya RT/RW se-Kota Makassar.
Pria 79 tahun yang tubuhnya masih tegap dan bicaranya lantang itu menyampaikan satu hal yang menurutnya paling penting: masyarakat harus benar-benar memahami proses pemilihan ini.
“Masyarakat siap mendukung. Tapi sosialisasinya harus lebih massif dan efektif supaya partisipasi tinggi dan kualitas demokrasi di tingkat bawah terjaga,” ujar Iwan Azis, yang telah lebih dari 40 tahun menjadi Ketua RW.
Menurutnya, Pemilu RT/RW kali ini punya dinamika berbeda. Aturannya lebih baku, sistemnya lebih formal, dan ruang partisipasinya terbuka bagi siapa saja yang memenuhi syarat administratif. Namun, perubahan itu belum sepenuhnya tersampaikan ke warga.
Ia mengakui bahwa Pemkot Makassar telah melakukan sosialisasi melalui media cetak dan online. “Tapi di tingkat masyarakat, gaungnya masih kurang terasa,” tambahnya.
Obrolan itu berlangsung santai bersama aktivis LSM dan jurnalis Mustam Arif serta penulis buku Rusdin Tompo. Namun, apa yang dibahas sebenarnya menyentuh jantung demokrasi kota ini: bagaimana suara warga di tingkat paling kecil tetap memiliki makna.
Dulu dari Bawah, Kini Sistematis
Iwan Azis mengingat betul masa-masa ketika menjadi Ketua RT atau RW adalah murni proses dari bawah. Warga mengusung nama, memilih, dan yang terpilih adalah mereka yang benar-benar dikenal dan diakui.
“Sekarang sistemnya lebih terstruktur. Ada aturan baku yang mesti diikuti. Semua yang memenuhi syarat bisa ikut bersaing,” jelasnya.
Baginya, perubahan ini tidak buruk. Justru bisa melahirkan pemimpin lingkungan yang lebih berkompeten. Namun ia menekankan, tanpa sosialisasi yang kuat, masyarakat bisa kebingungan atau bahkan tidak ikut memilih.
Isu Asrama Polisi/TNI: Perlu Kesetaraan Mekanisme
Satu hal menarik yang ia soroti adalah mekanisme berbeda dalam pemilihan RT/RW di kawasan asrama polisi atau militer. Saat ini, ketua yang terpilih ditentukan oleh komandan asrama.
Padahal, kata Iwan Azis, banyak RT yang secara geografis bercampur—ada area asrama, ada warga sipil. Karena itu, ia mengusulkan agar mekanismenya diseragamkan.
“Mestinya mekanisme pemilhannya sama. Semangat kebersamaan ABRI dan rakyat yang diwariskan Jenderal M. Jusuf dulu itu harus tetap ada,” tegas mantan jurnalis dan seniman yang kini juga dikenal sebagai pengusaha reklame.
Aspek kesetaraan, kata dia, adalah roh demokrasi. Semua warga, baik sipil maupun penghuni asrama, berada pada posisi yang sama di hadapan aturan.
Sosialisasi Harus Digencarkan Menjelang 3 Desember
Dengan nada optimistis, Iwan Azis mengajak semua kelurahan di Kota Makassar lebih proaktif menggerakkan warganya. Baginya, Pemilu Raya RT/RW bukan hanya agenda rutin, melainkan momentum besar menuju penguatan demokrasi lokal.
“Kita berharap 3 Desember 2025 nanti melahirkan Ketua RT/RW yang punya legitimasi kuat dan benar-benar dipercaya masyarakat. Itu modal sosial untuk membangun kota ini ke depan,” pungkasnya.
Di usia hampir delapan dekade, semangatnya untuk menjaga denyut demokrasi di kampung sendiri tak pernah padam. Dari obrolan sederhana di warkop itu, suara seorang tokoh yang telah puluhan tahun mendampingi warganya kembali mengingatkan: demokrasi tumbuh dari bawah, dari warga, dari ruang kecil yang disebut RT dan RW. ( ab )
