PEDOMANRAKYAT, MAKASSAR — Kantor Wilayah Kementerian HAM Sulawesi Selatan menegaskan komitmennya dalam memastikan pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) berjalan sesuai sasaran. Kepala Bidang Instrumen dan Penguatan HAM, Idawati Parapak, melakukan peninjauan langsung di SMP Negeri 33 Makassar, Jumat (21/11/2025), untuk melihat bagaimana program nasional tersebut diterapkan di tingkat satuan pendidikan.
Kunjungan dilakukan dengan mendatangi ruang-ruang kelas tempat siswa menyantap makanan bergizi pada waktu istirahat. Idawati berdialog dengan para siswa guna mengetahui kualitas makanan dan ketepatan layanan penyedia.
“Kami hadir untuk menjalankan tugas pengawasan terhadap proyek nasional. Ini merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi manusia,” ujar Idawati.
Wakil Kepala SMPN 33 Makassar, Kusnadi, S.Pd., menuturkan, program MBG sejauh ini berjalan lancar. Menurutnya, antusiasme siswa menjadi indikator, makanan yang disajikan sesuai standar.
“Makanannya selalu habis, jarang tersisa. Itu menunjukkan kualitasnya diterima siswa. Layanan juga tepat waktu, sekitar pukul 9 pagi makanan sudah tiba karena sekolah kami berada di rute pertama sebelum empat sekolah lainnya,” kata Kusnadi.
Di sela pemantauan MBG, Kanwil HAM Sulsel juga menyelenggarakan kegiatan Penguatan Kapasitas HAM bagi masyarakat, melibatkan ratusan pelajar. Psikolog Inggrid Beatrix Huwae, M.Psi., dari Humind Wellbeing Center, hadir sebagai narasumber dengan menekankan pentingnya pencegahan perundungan di lingkungan sekolah.
Inggrid mengingatkan, bullying bukan sekadar kelakar antar teman, melainkan ancaman serius bagi kesehatan mental. Ia menyinggung adanya 25 kasus bunuh diri anak sepanjang 2025 yang dikaitkan dengan perundungan.
“Bullying tidak dapat dianggap remeh. Dampaknya sangat serius, bahkan mengancam nyawa. Segala perilaku yang menyakiti perasaan, baik verbal, fisik, sosial, maupun digital, termasuk dalam kategori bullying,” ujarnya.
Kepala Kanwil Kemenkumham Sulsel, Daniel Rumsowek, menilai, pemantauan langsung ke sekolah merupakan langkah strategis negara dalam memastikan hak dasar anak terpenuhi, baik terkait gizi maupun perlindungan dari kekerasan psikologis.
“Pemantauan MBG dan edukasi anti-bullying adalah dua agenda penting kami. Fokusnya untuk memastikan pemenuhan hak dasar dan perlindungan anak terus diperkuat di lingkungan pendidikan. Kami ingin anak-anak tumbuh sehat, aman, dan terlindungi,” kata Daniel.
Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan pendidikan untuk memperkuat kerja sama dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman bagi siswa.
“Perlindungan anak tidak bisa dilakukan oleh satu pihak. Sekolah, guru, orang tua, dan pemerintah daerah harus bersama-sama membangun budaya aman bagi anak,” ujarnya.
Daniel menambahkan, pengawasan program nasional dan penguatan HAM di sekolah menjadi bagian dari strategi Kanwil HAM Sulsel untuk menegaskan kehadiran negara dalam melindungi kelompok rentan, terutama peserta didik. (Hdr)
