Mentan Amran menegaskan bahwa secara nasional kondisi pangan Indonesia juga berada pada titik terkuat. Produksi beras nasional berdasarkan data BPS diproyeksikan mencapai 34,7 juta ton, sementara stok pemerintah di Bulog telah menembus 3,8 juta ton, angka tertinggi sepanjang sejarah. Dengan situasi yang stabil, ia menilai upaya memasukkan beras ilegal bukanlah tindakan yang didorong kebutuhan, melainkan pelanggaran yang merugikan petani serta melemahkan stabilitas pangan.
“Saya minta semua pihak berdiri membela kepentingan petani kecil. Jangan impor saat beras kita banyak dan saat petani sedang mulai masa tanam. Itu mendholimi petani. Negara wajib hadir melindungi mereka,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa terdapat kejanggalan dalam pengajuan impor tersebut. Risalah rapat koordinasi pada 14 November menunjukkan bahwa permohonan impor telah ditolak, namun izin dari negara asal justru lebih dulu terbit. indikasi adanya tindakan yang tidak mengikuti prosedur resmi dan berpotensi melibatkan kepentingan tertentu.
Pemerintah kini menelusuri kemungkinan kasus serupa di wilayah lain, termasuk Batam. Amran menegaskan bahwa segala bentuk penyelundupan pangan akan ditindak tanpa kompromi demi menjaga harga, melindungi petani, dan memastikan Indonesia tetap berada di jalur menuju swasembada.
“Ini peringatan keras. Jangan coba-coba memasukkan beras ilegal. Kita sedang berada pada jalur swasembada dan tidak boleh diganggu,” tegasnya. (*)
