Karena itu, ia meminta agar DPRD dan para pemangku kepentingan lainnya duduk bersama mengkaji ulang program tersebut dan memastikan ada regulasi yang berpihak pada masyarakat.
“Banyak potensi masalah yang bisa muncul kalau tidak dipikirkan matang-matang. Lebih baik program itu ditolak atau dibatalkan,” harapnya.
Pernyataan itu disampaikan tak lama setelah Puang Ferdy menerima penghargaan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Luar Negeri RI, Kamis, 27 November 2025—sebuah pengakuan atas kiprahnya menjaga nilai, budaya, dan kehidupan sosial masyarakat Toraja.
Di tengah perubahan yang terus bergerak, suara Puang Ferdy menjadi pengingat bahwa setiap kebijakan harus berpijak pada kebutuhan masyarakat dan kearifan lokal yang telah lama menjaga keseimbangan hidup di tanah Tongkonan. (ab)
