PEDOMANRAKYAT, JAKARTA – Menteri HAM Natalius Pigai menegaskan Musyawarah Perencanaan Pembangunan HAM (Musrenbang HAM) 2025 menjadi forum strategis untuk memastikan arah pembangunan nasional berpijak pada nilai-nilai HAM sesuai mandat Asta Cita. Pernyataan itu disampaikannya saat membuka Musrenbang HAM 2025 yang digelar di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat, Senin (8/12/2025).
Natalius menyebut Musrenbang HAM berfungsi memastikan prioritas pembangunan HAM diterjemahkan menjadi rencana dan program konkret yang disusun bertingkat mulai dari pemerintah daerah kabupaten/kota. “Musrenbang HAM Tahun 2025 berfungsi sebagai forum nasional untuk memastikan prioritas pembangunan HAM diterjemahkan menjadi rencana, program, dan kegiatan konkret yang dikembangkan secara bertahap mulai dari Pemda,” ujarnya.
Ia menambahkan, pembangunan nasional tidak dapat semata mengejar angka pertumbuhan. “Harapan kita menuju Indonesia Emas 2045 yaitu setiap program pembangunan harus menjamin kualitas hidup, kesejahteraan, dan perlindungan HAM masyarakat. Itulah makna pembangunan HAM yang teknokratis,” kata Natalius.
Senada dengan itu, Wakil Menteri HAM Mugiyanto menekankan Musrenbang HAM sebagai ruang kolaborasi lintas aktor. Menurutnya, forum ini mempertemukan pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat sipil untuk memastikan pembangunan nasional menghadirkan keadilan dan kesetaraan. “Forum ini menghimpun berbagai unsur untuk memastikan pembangunan nasional menghadirkan keadilan dan kesetaraan sesuai prinsip-prinsip HAM,” ucapnya.
Mugiyanto mengatakan pembahasan dalam Musrenbang HAM 2025 akan merumuskan program prioritas HAM 2026 sebagai fondasi penguatan ekosistem HAM nasional maupun daerah.
Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, turut menekankan Musrenbang HAM sebagai momentum memperkuat internalisasi nilai HAM dalam seluruh proses pembangunan. Ia menegaskan pentingnya kerja bersama antar lembaga. “Komisi XIII DPR RI berkomitmen memberikan dukungan melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran agar agenda HAM benar-benar menjadi pilar utama pembangunan nasional,” ujarnya.
Musrenbang HAM 2025 menargetkan rekomendasi berupa Rencana Tindak Lanjut (RTL) bagi Kementerian/Lembaga/Daerah (K/L/D). RTL itu akan disampaikan kepada PBB di Jenewa sebagai contoh praktik baik pembangunan HAM yang teknokratis.
Kegiatan tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari pusat hingga daerah. Selain unsur pemerintah, Kementerian HAM juga menghadirkan masyarakat sipil dan akademisi dalam tiga komisi pembahasan :
- Komisi I Pengarusutamaan HAM
- Komisi II Pemajuan dan Pemenuhan HAM
- Komisi III Pelindungan dan Penegakan HAM
Para peserta dijadwalkan terlibat aktif selama dua hari untuk merumuskan arah pembangunan HAM yang komprehensif dan terukur. (Hdr)
