Artinya, pakta integritas itu bukanlah dokumen biasa, melainkan prasyarat politik-administratif untuk memperoleh dukungan dari pihak yang memiliki suara menentukan di Majelis Wali Amanat (MWA).
Dalam konteks ini, dokumen yang bersifat normatif itulah yang disebut-sebut menjadi faktor kunci yang mengungguli kandidat lain saat itu, yakni Prof Farida Patittingi dan Prof Budu.
Jika ditarik lebih jauh, publik akan memahami bahwa penentu kemenangan dalam MWA Unhas pada Pilrek 2022 adalah Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang saat itu dijabat oleh Nadiem Makarim. Maka pertanyaan krusial pun muncul secara wajar.
Benarkah keberadaan pakta integritas tersebut merupakan syarat yang diminta oleh Menteri sebagai representasi pemerintah pusat? Jika ya, apakah syarat serupa juga diberlakukan kepada kandidat rektor lainnya?
Selain itu, penjelasan Ishaq Rahman bahwa pakta integritas tersebut dimaksudkan untuk menjaga relasi antara rektor terpilih dengan pemerintah pusat agar kebijakan nasional didukung sepenuhnya oleh kebijakan Rektor Unhas dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), justru semakin menegaskan bahwa dokumen tersebut memiliki bobot politis yang signifikan.
Pernyataan ini memperkuat kesan bahwa pakta integritas tersebut memang dirancang sebagai instrumen untuk memastikan keselarasan kebijakan, sekaligus sebagai prasyarat dalam proses pemilihan rektor.
Pertanyaan lanjutan pun tak terelakkan. Apakah dua calon rektor lainnya—Prof Farida Patittingi dan Prof Budu—juga dimintai komitmen serupa oleh “pemerintah pusat” sebagai syarat dukungan? Jika tidak, maka Pilrek Unhas 2022 patut dipertanyakan dari perspektif keadilan, kesetaraan kandidat, dan otonomi perguruan tinggi.
Masih banyak pertanyaan lain yang menyeruak dan belum terjawab secara jernih. Klarifikasi yang disampaikan Humas Unhas sejauh ini justru menambah lapisan persoalan baru, bukan menutup polemik yang terjadi.
Sementara kita juga belum bisa memutuskan yang mana dokumen asli dan mana yang palsu. Apakah SPK berisi 6 poin bertanggal 26 Januari 2022 yang diunggah BEM FKM Unhas, atau Surat Pernyataan berisi 4 poin bertanggal 24 Januari 2022 yang diterbitkan Humas Unhas.
Bisa jadi keduanya dokumen asli, dengan tanda tangan dan materai yang juga asli, hanya berbeda konteks saja. Bisa juga salah satunya palsu, atau keduanya palsu. Yang bisa bisa buktikan semua itu tentunya adalah lembaga yang memiliki otoritas hukum sesuai regulasi yang berlaku di negara kita.
Tak berlebihan jika dikatakan bahwa isu ‘pakta integritas Pilek Unhas’ ini menjadikan akhir pekan yang cukup rumit—dan mungkin juga reflektif—bagi civitas akademika Unhas dalam menimbang kembali batas antara otonomi kampus, etika akademik, dan relasi kekuasaan politik. (*)
Enreco, 14 Desember 2025
