PEDOMANRAKYAT, JAKARTA – Upaya mewujudkan swasembada pangan nasional kini memasuki fase transformasi yang lebih komprehensif. Kebijakan pertanian tidak lagi diposisikan semata sebagai program pemerintah jangka pendek, tetapi sebagai fondasi pembangunan ekosistem pangan yang tangguh, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Akademisi Universitas Andalas, Muhammad Makky, menilai arah kebijakan yang ditempuh Kementerian Pertanian (Kementan) di bawah komando Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudayono menunjukkan perubahan mendasar dalam tata kelola sektor pangan nasional. Negara hadir tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai penggerak ekosistem yang memastikan seluruh rantai produksi dari hulu hingga hilir berjalan secara seimbang.
“Ini strategi bisnis yang dirancang oleh Pak Menteri. Kita melihat program yang dirancang ini bukan berbasis government project, tapi sudah mempertimbangkan skala bisnis,” kata Makky dalam forum diskusi seperti dikutip pada Jumat (26/12/2025).
Menurutnya, transformasi ini terlihat dari fokus pemerintah dalam menciptakan kepastian usaha di sektor pertanian. Kepastian tersebut menjadi faktor kunci untuk menjaga stabilitas produksi, meningkatkan produktivitas, serta memperkuat posisi petani dalam sistem pangan nasional.
Ia menjelaskan bahwa penguatan ekosistem pangan dilakukan melalui berbagai intervensi terintegrasi, mulai dari penyediaan sarana produksi, perbaikan infrastruktur pertanian, hingga penguatan sistem distribusi dan cadangan pangan. Pendekatan ini dinilai penting untuk memastikan produksi pangan nasional tetap stabil di tengah tantangan perubahan iklim dan dinamika global.
“Pemerintah menyiapkan pupuk, benih, mesin-mesin pertanian, dan program seperti optimasi lahan atau rehabilitasi lahan pertanian. Ini cukup penting karena produktivitas kita bisa meningkat dengan jaminan suplai air dan sistem drainase yang baik, bahkan di musim kering maupun saat curah hujan ekstrem,” jelasnya.
Makky menambahkan, perbaikan tata kelola juga tercermin dari upaya penyederhanaan layanan bagi petani. Akses yang lebih mudah terhadap pupuk, benih, dan alat mesin pertanian membuka peluang peningkatan produksi sekaligus memperluas partisipasi masyarakat dalam sektor pertanian.
“Dengan proses yang sederhana, lebih fleksibel, dan rantai birokrasi yang pendek, masyarakat yang sebelumnya tidak dapat mengakses pupuk subsidi kini bisa lebih mudah. Begitu juga dengan bantuan alsintan atau kebutuhan benih,” terangnya.
Lebih jauh, ia menilai kehadiran pemerintah dalam mengawal distribusi dan menjaga stabilitas harga merupakan bagian dari upaya melindungi produsen dan konsumen secara bersamaan. Dengan pengelolaan stok pangan dan pengawasan pasar yang kuat, fluktuasi harga dapat ditekan dan ketahanan pangan nasional semakin kokoh.
“Di sini bukan hanya memberikan kepastian jaminan keuntungan dan kemudahan memperoleh aset, tetapi juga adanya intervensi langsung yang menyebabkan masyarakat merasa dikawal dan diperhatikan,” tegasnya.
Ia menjelaskan, faktor lain yang menjadi kunci adalah pemberian insentif kepada para produsen, yakni petani. Insentif tersebut diberikan dalam bentuk penjaminan harga hasil panen sehingga petani mendapatkan kepastian keuntungan di akhir produksi.
“Insentif diberikan dalam bentuk penjaminan harga. Ini adalah satu kunci karena dengan harga yang terjamin, ada kepastian keuntungan yang akan diperoleh di akhir produksi,” ucapnya.
Menurut Makky, pendekatan ekosistem ini memiliki dampak jangka panjang yang signifikan. Selain mendorong peningkatan produksi, kebijakan tersebut juga membangun kepercayaan pelaku usaha tani dan membuka ruang bagi regenerasi petani. Ia menegaskan bahwa transformasi kebijakan pertanian yang tengah berjalan menjadi langkah strategis dalam menyiapkan sektor pangan nasional yang adaptif, mandiri, dan mampu menjawab tantangan masa depan.
Untuk diketahui, sektor pertanian terus menunjukkan kemajuan pesat. Berbagai kebijakan dan program strategis dikeluarkan pemerintah untuk meningkatkan produktivitas, menyejahterakan petani, dan mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan. (*)
