PEDOMANRAKYAT, MAKASSAR — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. H. Ali Yafid, menegaskan refleksi kepemimpinan menjadi bagian penting dalam memastikan setiap kebijakan layanan keagamaan benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikannya pada kegiatan Refleksi Kepemimpinan dan Policy Talk 2025 yang digelar Kanwil Kemenag Sulsel di Makassar.
Kegiatan tersebut menjadi ruang dialog terbuka untuk mengevaluasi capaian kinerja sekaligus merumuskan arah penguatan kebijakan layanan keagamaan yang lebih berdampak dan berkelanjutan. Forum dikemas dalam bentuk leadership talk, diskusi panel, serta berbagi pengalaman dan praktik baik yang telah berjalan selama setahun terakhir.
“Refleksi ini bukan semata melihat capaian, tetapi memastikan kebijakan yang dijalankan benar-benar berdampak. Kita ingin layanan keagamaan terus meningkat kualitasnya, penguatan sumber daya manusia berjalan konsisten, dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Ali Yafid.
Forum refleksi tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Kepala BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan Prof. Dr. Muhammad Jufri, Rektor Universitas Islam Makassar Prof. Dr. H. Muammar Bakry, serta Ketua Program Studi S3 Pascasarjana UIN Alauddin Makassar Dr. Hj. Yuspiani.
Dalam diskusi, Prof. Muhammad Jufri mengapresiasi kepemimpinan Kanwil Kemenag Sulsel yang dinilai adaptif dan terbuka terhadap dialog kebijakan. Menurutnya, secara kuantitatif capaian Kemenag Sulsel sudah berada pada kategori baik, namun tantangan ke depan terletak pada peningkatan kualitas layanan.
“Pengembangan kompetensi ASN dan PPPK perlu dirancang secara berkelanjutan, termasuk orientasi yang jelas bagi pegawai baru. Peningkatan kualitas guru pendidikan agama di sekolah negeri juga perlu menjadi perhatian karena mereka berada di garda terdepan pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya penguatan indikator kebersamaan dalam kerukunan umat beragama. Menurutnya, tingkat toleransi relatif sudah baik, namun kebersamaan lintas umat masih perlu terus diperkuat melalui interaksi nyata dan kolaborasi yang berkelanjutan.
Sementara itu, Prof. Muammar Bakry menilai arah transformasi layanan keagamaan yang dijalankan Kemenag Sulsel telah berada di jalur yang tepat. Ia mengapresiasi komitmen menjaga keseimbangan antara pelayanan publik dan nilai-nilai keagamaan.
“Ke depan, kolaborasi dengan perguruan tinggi perlu diperluas agar kebijakan berbasis riset dan praktik baik dapat terus dikembangkan,” ujarnya.
Ia juga mendorong agar praktik-praktik baik di lapangan dapat terdokumentasi dan direplikasi menjadi kebijakan yang lebih sistemik.
Adapun Dr. Hj. Yuspiani menekankan pentingnya inklusivitas dan keterlibatan publik dalam transformasi layanan keagamaan. Menurutnya, transformasi tidak cukup bersifat normatif, tetapi harus memastikan layanan dan infrastruktur dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan penyandang disabilitas.
“Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi program juga perlu diperkuat agar kebijakan yang dirumuskan lebih kontekstual dan menjawab kebutuhan riil,” tuturnya.
Melalui forum Refleksi Kepemimpinan dan Policy Talk ini, Kakanwil Kemenag Sulsel menegaskan komitmennya untuk menjadikan masukan para narasumber sebagai bagian dari penguatan kebijakan ke depan. Penguatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan inklusivitas layanan, perluasan kolaborasi lintas sektor, serta pemanfaatan teknologi dan digitalisasi layanan menjadi sejumlah isu strategis yang terus didorong.
Forum ini sekaligus menegaskan, transformasi layanan keagamaan tidak hanya diukur dari capaian administratif, tetapi dari dampak kebijakan, keberlanjutan program, serta kepercayaan publik terhadap layanan Kementerian Agama di Sulawesi Selatan, tandas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. H. Ali Yafid. (Hdr)
