Andi Abdullah Rahim, Demokrasi Bermartabat Fondasi Pembangunan Daerah

Tanggal:

Follow Pedomanrakyat.co.id untuk mendapatkan informasi terkini.

Klik WhatsApp Channel  |  Google News

PEDOMANRAKYAT, LUWU UTARA - Bupati Luwu Utara, Andi Abdullah Rahim menegaskan bahwa demokrasi merupakan cara utama dalam membangun bangsa, merekrut pemimpin, serta melahirkan wakil rakyat yang berkualitas melalui proses yang sehat dan bermartabat.

Hal tersebut disampaikan saat menghadiri dialog pendidikan politik bertajuk “Demokrasi Bermartabat Menuju Pembangunan Daerah” yang diselenggarakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Luwu Utara (Lutra), Sulawesi Selatan (Sulsel) di Cafe Vertea Tamsis, Selasa (30/12/2025).

Dalam sambutannya, Bupati Andi Rahim menyampaikan bahwa, demokrasi tidak hanya dimaknai sebagai proses pemilihan semata, tetapi juga sebagai ruang untuk membangun gagasan dan keputusan publik yang berpihak pada kemajuan daerah. Olehnya itu, ia menekankan pentingnya menciptakan ruang-ruang diskusi, baik formal maupun nonformal, sebagai bagian dari pendidikan politik masyarakat.

“Demokrasi membutuhkan kecerdasan dalam menyikapinya. Kita tidak boleh terbuai dengan pujian, tetapi juga harus terbuka terhadap kritik. Dari kritik itulah sering lahir ide-ide besar yang bisa menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan,” ujar Bupati.

Lebih lanjut Bupati menambahkan bahwa, demokrasi yang sehat harus dibarengi dengan keberanian untuk mengambil langkah strategis demi pembangunan daerah, termasuk membuka peluang investasi.

Menurutnya, pemerintah daerah telah memberikan iklim yang kondusif dan “karpet merah” bagi para investor yang ingin menanamkan modalnya di Luwu Utara, tentu dengan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Luwu Utara, Karemuddin, dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa arah dan kebijakan pembangunan daerah merupakan buah dari proses demokrasi. Ia menegaskan peran DPRD sebagai lembaga legislatif yang senantiasa mengawal kebijakan pemerintah daerah agar tetap berjalan sesuai dengan aspirasi rakyat.

“DPRD memiliki fungsi pengawasan dan pengawalan terhadap setiap kebijakan Pemda, sehingga apa yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kehendak dan kebutuhan masyarakat,” ungkapnya.

Baca juga :  Kasat Binmas Polres Gowa Binluh di Lapas Wanita Bollangi

Kegiatan pendidikan politik tersebut diikuti oleh berbagai elemen masyarakat, di antaranya Perwira Penghubung (Pabung), para ketua dan pengurus partai politik, organisasi kemasyarakatan dan organisasi kepemudaan (ormas/OKP), mahasiswa, tokoh agama, tokoh pemuda, serta unsur masyarakat lainnya.

Dialog ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran politik masyarakat, sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan demokrasi yang bermartabat demi percepatan pembangunan di Kabupaten yang berjuluk Bumi La Maranginang.

***Yustus

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Artikel Terkait

Kinerja Polres Pelabuhan Makassar Sepanjang Tahun 2025: Safari Memakmurkan Masjid Terobosan Unggulan Tekan Kriminalitas

PEDOMANRAKYAT, MAKASSAR – Kepolisian Resor (Polres) Pelabuhan Makassar menggelar konferensi pers rilis akhir tahun 2025 di Mapolres Pelabuhan...

Bupati Piet Hein Babua Bersama Unsur Forkopimda Halut Pantau Sejumlah Pos Pengamanan Nataru

PEDOMANRAKYAT, HALMAHERA UTARA - Guna memastikan kondisi keamanan dan kenyamanan warga Halmahera Utara (Halut) selama masa Natal 2025...

Kunjungi PWI Jaya, Kapendam Jaya Ajak Pers Menghadirkan Informasi Konstruktif

PEDOMANRAKYAT, JAKARTA – Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) Jaya Kolonel Inf. Arief Wicaksana, SH, M.Han melakukan kunjungan silaturahmi ke...

Kapolres Pelabuhan Makassar Turun Langsung Mengecek Kesiapan Pospam dan Posyan di Wilayah Hukumnya

PEDOMANRAKYAT, MAKASSAR - Menjelang perayaan malam pergantian ke Tahun Baru 2026, Kapolres Pelabuhan Makassar AKBP Rise Sandiyantanti turun...