Oleh : Adekamwa (Humas Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Pemerintahan Makassar LAN RI)
Hujan Desember kembali membasahi aspal Makassar. Di penghujung tahun ini, saat kita seharusnya meluangkan waktu untuk menenangkan diri dan berefleksi, sebagian besar dari kita justru terjebak, lagi-lagi, di tengah antrean kendaraan yang mengular.
Dari balik helm yang basah, Penulis memandang kota ini. Makassar telah berubah raksasa. Gedung-gedung tinggi mencakar langit, lampu-lampu kota bersinar 24jam, dan jargon "Smart City" terpampang gagah di berbagai sudut.
Namun, mari kita jujur pada diri sendiri, Apakah jiwa kita sudah semodern kota tercinta?
Kita bangga menyebut Makassar sebagai metropolitan. Namun, setiap pagi, jalanan kita berubah menjadi arena pertarungan ego. Bukan lagi tentang siapa yang berhak jalan, tapi siapa yang paling berani memotong jalur.
Trotoar, yang sejatinya adalah karpet merah bagi pejalan kaki, kini menjadi lahan parkir "pribadi" toko dan kafe. Kita melihat mobil mewah terparkir di bahu jalan yang sempit, menyebabkan kemacetan panjang, dan pemiliknya merasa itu hal yang wajar.
Kemacetan di Makassar bukan sekadar karena jalan yang kurang lebar, tapi karena hati kita yang kurang lapang untuk berbagi ruang.
Jebakan "Kenyamanan" yang Menipu
Satu hal yang lebih mengerikan daripada kemacetan adalah rasa maklum terhadap kekacauan itu sendiri.
Tidak tertib tidak lagi dianggap masalah, tetapi "kenyamanan" baru.
"Pak Ogah" yang menguasai persimpangan dan bahu jalan yang berubah menjadi lahan parkir dianggap wajar. Pelanggaran demi pelanggaran dimaafkan atas nama kearifan lokal.
Ironisnya, meski kita hidup di era digital dengan gadget di tangan, perilaku di jalanan masih sangat analog.
CCTV dan tilang elektronik (ETLE) sering kali kalah wibawa dibanding kehadiran fisik Polisi. Teknologi yang seharusnya menertibkan ruang publik justru dianggap sebagai pengganggu kenyamanan.
Resolusi Tahun Baru: Berani Tidak Nyaman
Menyambut tahun yang baru, Makassar membutuhkan warganya untuk naik kelas, dan proses itu tidak akan nyaman.
Akan terasa berat ketika kita harus berjalan sedikit lebih jauh karena tak lagi bisa parkir sembarangan. Akan muncul rasa jengkel saat dipaksa mengantre tertib ketika orang lain tak lagi diberi ruang untuk menyerobot.
Bahkan akan terasa menyakitkan ketika pelanggaran dibalas denda elektronik yang bekerja tanpa kompromi dan tanpa pandang bulu.
Namun justru di situlah maknanya. Ketidaknyamanan ini adalah obat pahit yang harus kita telan bersama jika ingin kota ini sembuh. Kita perlu berhenti menuntut pemerintah membereskan segalanya, sementara kita sendiri enggan diatur dan alergi pada disiplin.
Sembari menyesap kopi hitam, Penulis memandangi hiruk-pikuk Makassar, dan menyadari bahwa ketertiban adalah bentuk kepedulian paling nyata kita terhadap sesama warga kota.
Harapan untuk Rumah Kita
Di akhir tahun 2025, mari kita buat kesepakatan dalam hati. Mari berhenti menjadi warga yang hanya menuntut hak, tapi lupa kewajiban. Mari kita jadikan tahun 2026 sebagai momentum untuk memperbaiki "infrastruktur mental" kita.
Semua harus tertib, hingga suatu hari nanti ketertiban itu lahir bukan karena takut kamera, tapi karena kesadaran hati.
Syahdan, Makassar adalah rumah kita. Dan rumah yang baik bukan yang bebas dari masalah, melainkan yang jujur melihat kekurangannya dan serius memperbaikinya.
Jangan biarkan rumah ini megah di luar, tapi keropos oleh ego penghuninya di dalam. Wallahu A'lam Bishawab.
