Asdatun Kejati Sulsel Mengikuti Pelaksanaan Implementasi Program Tim Terpadu Pelayanan Hukum

Tanggal:

Follow Pedomanrakyat.co.id untuk mendapatkan informasi terkini.

Klik WhatsApp Channel  |  Google News

PEDOMANRAKYAT, MAKASSAR – Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Feri Tas, S.H.,M.Hum.,M.Si mengikuti kegiatan Implementasi Memorandum of Understanding (MoU) Tentang Palaksanaan Program Tim Terpadu Pelayanan Hukum Kamis (23/11/2023) di rumah Restorative Justice Desa Tenrigangkae, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros.

Turut Hadir dalam Kegiatan ini, ketua Bawaslu Provinsi Sulsel Mardiana Rusli, SE,M.i. Kom, Sekretaris Dinas PMD Pemprov Sulsel A.M. Akbar, S.STP,M.Si, Koordinator Kejati Sulsel Siti Nurhidayah, SH, MH, Komisioner KPU Provinsi Sulsel Dr. Upi Hastati, Kordiv Hukum dan Pengawasan Fakultas Hukum Unhas Achmad,SH,MH, Ketua UKBH FH Unhas Fakultas Ilmu Sosial dan hukum UNM Dr. Herman,SH,M.Hum, Kanwil Kemenag Salman Fattah, S.Pdi,M.Pd, Kanwil BPN Sulsel Achyar Arafat Muclies,SH, Kasubag Umum dan Humas Kanwil Kumham Jean Henry Patu.

Feri Tas dalam sambutannya mengatakan, kegiatan ini merupakan implementasi awal setelah terbentuknya tim terpadu pelayanan hukum sejak ditandatanganinya Memorandum of Understanding (MoU) pada tanggal 14 November 2023, kepada para Narasumber, hari ini kita melaksanakan kegiatan Pelayanan Hukum bertempat di rumah restorative justice yang telah diresmikan oleh Kajati sulsel, yang kebetulan lokasinya berada di kantor Desa Tenrigangkae Kecamatan Mandai Kabupaten Maros.

Selanjutnya, di tempat-tempat lain yang akan ditentukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan kepentingan masyarakat. Tim terpadu pelayanan hukum merupakan upaya bersama dari stakeholder terkait dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat khususnya terkait dengan pelayanan hukum.

Di Kejaksaan, hal ini merupakan salah satu tugas dan fungsi bidang Perdata dan Tun yang dilaksanakan oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN). Namun demikian, tidak dapat dipungkiri, tugas pelayanan hukum masih belum optimal karena semakin kompleksnya permasalahan hukum terkait Perdata dan Tun yang berkembangan dimasyarakat.

Baca juga :  Jaringan Anies Baswedan Dideklarasikan di Parepare

Dan untuk menjawab tantangan itu, Jaksa Pengacara Negara di tuntut untuk renponsif, cepat, tepat dan solutif, sehingga pola pelayanan hukum yang selama ini sudah dilaksanakan oleh JPN dengan pola pasif menunggu permohonan layanan baik yang diterima secara langsung dikantor Pengacara Negara maupun melalui digital (aplikasi halo JPN) melalui program ini pola pelaknasananya menjadi aktif dan mendekatkan layanan tersebut langsung kepada masyarakat.

Feri Tas juga mengatakan, tim terpadu pelayanan hukum ini akan memberikan kualitas dan kuantitas pelayanan hukum yang lebih baik, karena permasalahan hukum yang dihadapai masyarakat akan diberikan solusi yang tepat oleh praktisi dan akademisi yang tepat dibidang masing-masing sehingga masyarakat dapat menerima layanan dengan maksimal dan berkualitas.

1
2TAMPILKAN SEMUA

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Artikel Terkait

Dalam Rakor Percepatan Swasembada Pangan, Mentan Nyatakan Keyakinannya Kaltara Akan Bertransformasi Menjadi Provinsi Mandiri Dalam Hal Pangan

PEDOMANRAKYAT, TANJUNG SELOR - Menteri Pertanian (Mentan) RI, Andi Amran Sulaiman menyatakan keyakinannya bahwa Kalimantan Utara (Kaltara) akan...

16 Tim Alumni Lintas Angkatan Siap Tanding di Turnamen Domino SMANSA Makassar Seri 1 Tahun 2025

PEDOMANRAKYAT, MAKASSAR - Sebanyak 16 tim alumni penggemar olahraga permainan kartu domino dari lintas angkatan SMA Negeri 1...

Ahli Waris Gugat Lahan Lapas Makassar, Klaim Tanah Warisan Abu Sele

PEDOMANRAKYAT, MAKASSAR – Sengketa tanah di jantung Kota Makassar kembali mencuat. Kali ini, giliran sebidang lahan seluas 7.200...

Polda Sulsel Sisir Preman Berkedok Ormas dan Geng Motor yang Resahkan Warga

PEDOMANRAKYAT, MAKASSAR – Polisi menggencarkan operasi besar di Sulawesi Selatan. Targetnya jelas, yaitu, premanisme yang menyaru (tindakan menyamarkan...