PEDOMANRAKYAT, ENREKANG – Sebuah video yang memperlihatkan dugaan tindakan kampanye oleh Kepala Desa Cemba, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, menjadi perbincangan hangat di media sosial dan grup WhatsApp (WAG). Video berdurasi 1 menit 36 detik itu diunggah melalui akun Facebook bernama Anwar Loteng Bandaso dan diduga diambil di rumah pribadi Kepala Desa pada Sabtu malam, 28 September 2024. Dalam video tersebut, terlihat Kepala Desa Cemba bersama sejumlah orang yang diyakini mendukung salah satu calon Bupati Enrekang dalam pemilihan mendatang.
Selain Kepala Desa Cemba, video tersebut juga memperlihatkan tiga kepala dusun dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang hadir dalam pertemuan itu. Video siaran langsung di Facebook tersebut menampilkan suasana pertemuan dengan puluhan orang, yang memicu dugaan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari kampanye politik yang melibatkan aparat desa, padahal mereka seharusnya bersikap netral.
Dalam video itu, kepala desa Cemba, Jumadi, berbicara menggunakan campuran bahasa Enrekang dan Indonesia disebutkan bahwa Enrekang ini kota mati, pengangguran di sana sini, dan sektor kesehatan.
Bahkan Jumadi dengan tegas mengatakan: ” yang gandengan kosong dua ini, kita semua disini bersatu tidak usah takut, ada dewan yang paling utama yaitu Puang Tinro yang sekarang punya jaringan yang kuat, itu uang di Jakarta bangun ini kampung kita”.
Ia juga menyatakan bahwa dirinya menghadiri pertemuan di Halal center pada malam jumat (26/9/2024) yang dihadiri ratusan orang, dan telah membangun komunikasi dengan Puang Tinro. Kalau toh kemudian kosong dua ini dapat dalam pilkada. kita berbuat sama-sama, mudah-mudahan bisa. Saya sampaikan kepada kita. Sama sekali ini bukan kepentingan pribadi.
Selain itu, Jumadi, juga menyebut nama mantan Bupati Enrekang Muslimin Bando saat menjabat 10 tahun mengambil kebijakan, Enrekang ini kota mati, pengangguran disana sini, dan sektor kesehatan.
Meskipun video tersebut telah dihapus, rekamannya sudah ditonton oleh ratusan orang dan tersebar di berbagai grup WhatsApp. Banyak pihak yang menyayangkan tindakan Kepala Desa, mengingat posisinya sebagai pejabat publik yang seharusnya menjaga netralitas, terutama menjelang Pilkada. Sesuai dengan peraturan pemilu, aparat desa dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye politik.
