PEDOMANRAKYAT, MAKASSAR — Upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Makassar terus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor. Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Sulawesi Selatan menggelar kegiatan audiensi dan lobi strategis bersama sejumlah pemangku kebijakan di Kantor Dinas Sosial Kota Makassar, Jalan Arif Rahman Hakim, Senin (30/3/2026).
Kegiatan ini bertujuan membangun kesepahaman serta memperkuat kerja sama antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil dalam menangani persoalan HIV/AIDS yang masih menjadi tantangan serius, khususnya di kalangan populasi kunci.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Makassar, jumlah pemeriksaan HIV pada tahun 2022 mencapai 54.821 orang dengan 1.083 kasus positif. Pada 2023, jumlah tes meningkat menjadi 57.690 orang dengan 1.015 kasus positif. Sementara hingga Juni 2024, tercatat 24.315 orang telah menjalani tes dengan 472 kasus positif. Adapun jumlah pasien yang menjalani terapi antiretroviral (ARV) hingga Juni 2025 mencapai 5.293 orang, termasuk 67 anak yang juga sedang menjalani pengobatan.
Meski demikian, berbagai tantangan masih dihadapi, terutama terkait akses layanan kesehatan bagi Orang Dengan HIV (ODHIV), khususnya dari kelompok kurang mampu. Persoalan administrasi kependudukan kerap menjadi hambatan dalam mengakses Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI). Selain itu, sejumlah layanan penting seperti tes CD4, viral load, serta pengobatan infeksi oportunistik belum sepenuhnya ditanggung oleh JKN, sehingga pasien masih harus menanggung biaya secara mandiri.
Koordinator Program SSR PKBI Sulawesi Selatan, Aya, mengungkapkan bahwa audiensi ini menjadi langkah strategis dalam mendorong kolaborasi lintas sektor, khususnya dengan Dinas Sosial Kota Makassar.
“Kami saat ini sedang menggarap program yang menyasar perempuan, khususnya melalui pendekatan petugas lapangan. Dalam audiensi ini, kami mendorong kolaborasi dengan Dinas Sosial untuk memastikan pemenuhan hak-hak dasar, seperti akses kesehatan, pendidikan, dan identitas,” ujarnya.
Ia menambahkan, PKBI berperan dalam melibatkan petugas penjangkau lapangan untuk turut serta dalam proses asesmen program penanggulangan HIV/AIDS. Ke depan, kerja sama tersebut diharapkan dapat diformalkan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU).
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, H. Andi Bukti Djufrie, menyambut baik inisiatif tersebut. Ia menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program penanggulangan HIV/AIDS secara kolaboratif.
“Kami sangat mendukung program ini. Kolaborasi lintas sektor sangat penting agar upaya penanggulangan HIV/AIDS dapat berjalan maksimal dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat,” katanya.
Audiensi ini juga menjadi bagian dari tindak lanjut pertemuan multi pemangku kepentingan (multi stakeholders meeting) yang sebelumnya telah dilaksanakan. Diharapkan, melalui forum ini dapat terbangun sinergi yang kuat antara pemerintah dan organisasi non pemerintah (NGO) dalam menciptakan lingkungan yang kondusif, bebas stigma, dan diskriminasi terhadap ODHIV.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh sejumlah pihak, di antaranya Dinas Kesehatan Kota Makassar, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Pendidikan, DP3A Kota Makassar, Yayasan Gaya Celebes (YGC), Ikatan Perempuan Positif Indonesia (IPPI), Yayasan YAPTAU, INKLUSI, serta perwakilan media dan unsur program lainnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan tercipta jejaring kerja yang solid antara pemerintah dan komunitas, serta meningkatnya keterlibatan semua pihak dalam menekan angka penularan HIV/AIDS sekaligus meningkatkan kualitas hidup para penyintas. (And)
