Pada dimensi kekuatan, Indonesia menerapkan konsep penggunaan kekuatan secara proporsional. Unsur kapal perang, pasukan khusus, dukungan intelijen, dan negosiasi dijalankan secara simultan sesuai tujuan politik yang ingin dicapai pemerintah.
“Kekuatan tidak digunakan secara berlebihan. Seluruh instrumen diselaraskan dengan tujuan utama, yakni menyelamatkan warga negara Indonesia dan menjaga kepentingan nasional tanpa menciptakan eskalasi yang tidak diperlukan,” jelas Pardosi yang turut serta dalam operasi tersebut.
Disertasi tersebut juga menyoroti pentingnya keselarasan antara strategi militer dan strategi nasional. Sejak awal, operasi pembebasan MV Sinar Kudus tidak dirancang sebagai demonstrasi agresivitas militer, melainkan sebagai instrumen perlindungan kepentingan nasional Indonesia di luar negeri.
“Tujuan operasinya sangat jelas, yaitu melindungi warga negara Indonesia, menjaga keamanan jalur perdagangan internasional, memperkuat identitas Indonesia sebagai negara maritim, dan meningkatkan kredibilitas Indonesia di mata dunia,” ujarnya.
Aspek lain yang mendapat perhatian khusus adalah diplomasi pertahanan. Ketika Indonesia mengirim kapal perang ke Laut Arab, kawasan tersebut telah dipenuhi armada berbagai negara yang tergabung dalam operasi internasional anti-pembajakan.
Dalam situasi demikian, setiap langkah militer memiliki implikasi diplomatik yang besar. Kesalahan kecil dapat memicu persoalan hukum internasional maupun ketegangan dengan negara lain yang beroperasi di wilayah yang sama.
“Keberhasilan operasi tidak hanya ditentukan kemampuan tempur, tetapi juga kemampuan diplomasi. Indonesia berhasil menunjukkan bahwa kepentingan nasional dapat dilindungi tanpa mengabaikan norma hukum internasional dan kerja sama keamanan maritim global,” katanya.
Di tingkat domestik, operasi tersebut juga menghadapi dinamika politik yang cukup kuat. Muncul berbagai perdebatan mengenai risiko pengerahan militer ke luar negeri, biaya operasi, hingga keselamatan personel dan para sandera.
Namun, menurut Pardosi, pengawasan politik yang dilakukan pemerintah dan berbagai lembaga negara justru memperkuat kualitas pengambilan keputusan.
“Koordinasi antara pemerintah dan TNI berjalan baik sehingga operasi tetap berada dalam koridor kepentingan nasional dan mandat politik yang jelas. Ini penting untuk menjaga legitimasi penggunaan kekuatan negara,” ujarnya.
Sorotan media yang sangat besar terhadap nasib awak kapal juga menjadi faktor penting yang memengaruhi jalannya operasi. Pemerintah harus mampu menjawab tuntutan publik yang menginginkan tindakan cepat, tetapi tetap mengutamakan keselamatan para sandera.
“Pengelolaan opini publik menjadi bagian dari strategi. Pemerintah berhasil membangun narasi bahwa pengerahan kekuatan dilakukan untuk melindungi warga negara, bukan untuk menunjukkan agresivitas militer,” kata Pardosi.
Ia menyimpulkan bahwa keberhasilan operasi ekspedisi modern tidak lagi dapat diukur semata-mata dari jumlah kapal perang, kekuatan senjata, atau kecanggihan teknologi yang dimiliki suatu negara.
“Faktor yang paling menentukan adalah kemampuan menyinkronkan operasi militer dengan tujuan strategis nasional, diplomasi internasional, hukum internasional, dan legitimasi politik domestik. Di situlah letak kekuatan ekspedisi modern yang sesungguhnya,” tegasnya.
Pardosi menilai keberhasilan pembebasan MV Sinar Kudus telah memberikan pelajaran penting bagi pengembangan strategi maritim Indonesia di masa depan. Operasi tersebut membuktikan bahwa Indonesia mampu tampil sebagai aktor maritim yang bertanggung jawab dan memiliki kapasitas untuk melindungi kepentingannya di tingkat global.
“MV Sinar Kudus bukan sekadar kisah keberhasilan penyelamatan sandera. Operasi ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu mengintegrasikan kekuatan militer, diplomasi, hukum internasional, dan komunikasi strategis dalam menghadapi tantangan keamanan maritim abad ke-21,” pungkas Brigjen Marinir Freddy J.H. Pardosi. (*)
