“Karena itu, kami berharap aparat penegak hukum tidak hanya memeriksa aspek administrasi, tetapi juga melakukan pengecekan lapangan untuk memastikan kesesuaian barang dengan spesifikasi dan anggaran,” katanya.
Dalam laporannya, KCBI juga meminta penyelidik melakukan pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket) terhadap pejabat pembuat komitmen (PPK) serta pihak penyedia, termasuk meneliti kesesuaian volume dan kualitas barang yang telah diadakan.
Marpaung menyatakan pihaknya mendorong seluruh proses pengadaan dibuka secara transparan agar dapat diketahui masyarakat.
“Apabila seluruh proses telah dilakukan sesuai ketentuan, tentu hal itu dapat dijelaskan secara terbuka kepada publik,” ujarnya.
Upaya pelaporan tersebut diperkirakan akan mendapat perhatian masyarakat mengingat pengadaan tersebut menggunakan anggaran pendidikan yang bersumber dari keuangan negara.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Rusliandy, telah dihubungi melalui pesan singkat dan panggilan WhatsApp untuk dimintai tanggapan. Namun, hingga berita ini diterbitkan, yang bersangkutan belum memberikan respons.
Berita ini akan diperbaharui apabila pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor memberikan keterangan resmi. (Ch)
