“Diskresi itu bukan hanya dokumen administratif. Dalam tradisi politik partai, terutama partai yang memiliki struktur komando kuat seperti Golkar, diskresi dari Ketua Umum adalah sinyal politik yang sangat jelas. Bahkan dapat dimaknai sebagai pesan langsung kepada para voters, pilihan Jakarta berada pada IAS,” ujarnya.
Ia memperkirakan keluarnya diskresi akan memengaruhi peta persaingan menjelang Musda. Para pemilik suara, kata dia, berpotensi menjadikan sikap DPP sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan pilihan.
“Ketika Ketua Umum telah memberikan ruang dan legitimasi politik kepada seorang figur, maka itu akan dibaca oleh para pemilik suara sebagai arah kebijakan organisasi. Karena itu, saya melihat peluang IAS kini semakin terbuka dan semakin kuat dibanding sebelumnya,” katanya.
Meski demikian, Nurmal menegaskan dinamika politik menjelang Musda masih terbuka. Komunikasi dan konsolidasi antar kandidat tetap dapat berlangsung hingga pelaksanaan forum tersebut.
“Musda tetap forum demokratis dan keputusan akhir berada di tangan voters. Tetapi secara politik, diskresi ini telah mengirimkan pesan yang sangat kuat, IAS mendapatkan kepercayaan dari tingkat pusat. Karena itu, ruang manuver politik para pemilik suara kini akan semakin dipengaruhi oleh sinyal yang telah diberikan DPP,” tutur Nurmal. (Hdr)
