PEDOMANRAKYAT, MAKASSAR — Di tengah dinamika ketidakpastian ekonomi global dan domestik, pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dituntut untuk tampil lebih disiplin, kredibel, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Menanggapi tantangan tersebut, Wakil Rektor IV Bidang Kerja Sama dan Inovasi Universitas Indonesia Timur (UIT) sekaligus Pengamat Ekonomi, Dr. Ir. Affandy Agusman Aris, ST, MT, MM, MH, memberikan pokok-pokok pikiran strategis yang ditujukan sebagai masukan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Dr. Affandy menekankan pentingnya pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap komponen-komponen belanja yang memiliki ruang efisiensi tinggi, salah satunya pada tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, keberhasilan efisiensi anggaran dalam program strategis ini akan menjadi indikator utama dalam menjaga kepercayaan pelaku pasar dan investor global terhadap stabilitas makroekonomi Indonesia.
Menjaga Kredibilitas Fiskal dan Sentimen Investor
Stabilitas ekonomi Nasional sangat bergantung pada bagaimana pasar mempersepsikan kualitas belanja pemerintah. Dr. Affandy menilai bahwa disiplin fiskal bukan sekadar menekan angka pengeluaran, melainkan bagaimana merealokasikan anggaran agar lebih berdaya guna tinggi (allocative efficiency).
"Kepercayaan investor merupakan aspek krusial untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ketika pemerintah mampu menunjukkan bahwa program besar seperti Makan Bergizi Gratis dikelola secara transparan dan efisien, hal itu memberikan sinyal positif yang kuat kepada pelaku pasar bahwa pengelolaan fiskal kita berada di jalur yang aman dan terukur," ujar Dr. Affandy.
Konsep Efisiensi Komprehensif:
Rekomendasi Paradigma Belanja untuk Presiden Prabowo
Agar masukan ini dapat diimplementasikan secara taktis, Dr. Affandy mengurai tiga komponen utama yang perlu dievaluasi secara mendalam oleh jajaran kabinet di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo:
1. Efisiensi Operasional dan Pemangkasan Rantai Distribusi (Supply Chain Mitigation)
Program berskala nasional sering kali menghadapi tantangan biaya logistik yang membengkak. Efisiensi harus dimulai dengan mengevaluasi jalur distribusi logistik program MBG.
Pemerintah disarankan memangkas lapisan birokrasi distribusi yang tidak perlu dan memanfaatkan platform digital yang terintegrasi untuk memantau pengadaan barang secara real-time, sehingga mencegah terjadinya kebocoran anggaran dan pembengkakan biaya operasional.
2. Optimalisasi Mutu Berbasis Substitusi Bahan Baku Lokal
Efisiensi anggaran tidak boleh mengorbankan standar pemenuhan gizi anak-anak sebagai penerima manfaat.
Konsep efisiensi yang ditawarkan adalah dengan mengoptimalkan penggunaan komoditas pangan lokal di setiap daerah. Mengurangi ketergantungan pada bahan baku antar-wilayah atau impor tidak hanya memangkas biaya transportasi secara signifikan, tetapi juga menyesuaikan menu dengan karakteristik pangan di masing-masing wilayah (diversifikasi pangan berbasis keunggulan lokal).
3. Integrasi Rantai Pasok Ekonomi Baru (Economic Multiplier Effect)
Efisiensi yang direncanakan dengan baik akan melahirkan ekosistem ekonomi baru yang mandiri. Dr. Affandy menjelaskan bahwa dengan mengarahkan belanja program MBG langsung kepada kelompok tani lokal, peternak, nelayan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sekitar satuan pendidikan, pemerintah secara otomatis memotong margin keuntungan tengkulak besar. Anggaran negara yang dikeluarkan mengalir langsung ke kantong masyarakat bawah, menciptakan efek pengganda ekonomi (multiplier effect) yang konkret di tingkat daerah.
Kesimpulan: Mewujudkan Belanja Negara yang Berkualitas
Melalui evaluasi komponen anggaran yang terstruktur ini, Program Makan Bergizi Gratis tidak lagi dipandang sekadar sebagai program jaring pengaman sosial yang konsumtif, melainkan sebuah investasi jangka panjang pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sekaligus stimulus penggerak ekonomi domestik.
Dengan pengelolaan yang efisien, transparan, dan terukur, pemerintahan Presiden Prabowo diyakini mampu membuktikan kepada dunia internasional bahwa Indonesia berhasil menyelaraskan antara agenda pertumbuhan sosial yang inklusif dengan prinsip kehati-hatian fiskal (fiscal prudence) yang ketat. Keseimbangan inilah yang akan menjadi jangkar kokoh bagi masuknya investasi produktif ke tanah air di masa-masa mendatang.
