PEDOMANRAKYAT, MAKASSAR – Wajah birokrasi kita sering kali dicitrakan kaku, tersembunyi di balik tumpukan dokumen, dan berjarak dari publik. Namun, pemandangan berbeda hadir di Auditorium Hasanuddin, Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Pemerintahan (Pusjar SKMP) LAN Makassar, Kamis (11/12/2025).
Ruangan itu berubah menjadi etalase gagasan yang riuh dan hidup. Tidak ada sekat tebal antara pejabat dan publik hari itu.
Sebanyak 76 peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan XVIII dan XIX Tahun 2025 sedang berdiri tegak, mempertanggungjawabkan inovasi mereka dalam Pameran Aksi Perubahan.
Melawan Budaya “Tumpukan Kertas”
Dalam orasi pembukaannya yang menyentuh substansi kepemimpinan, Kepala Pusjar SKMP LAN, Dr. Muhammad Aswad melontarkan pertanyaan retoris yang menggugah, “Mengapa harus ada Pameran Aksi Perubahan?”
Pertanyaan ini bukan tanpa alasan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa di masa lalu, banyak proyek perubahan peserta diklat berakhir tragis: dijilid rapi, diseminarkan, lalu tersimpan abadi di lemari arsip tanpa pernah menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Pameran ini adalah bentuk akuntabilitas. Mekanisme ini dirancang agar apa pun yang dihasilkan peserta selama proses pelatihan ditampilkan kepada publik sebagai bukti kerja nyata,” tegas Kepala Pusjar SKMP LAN pagi itu.
Pernyataan Dr. Muh. Aswad adalah sebuah guarantee (jaminan). Dengan memamerkan inovasi secara terbuka, transparansi ditegakkan. Celah plagiarisme ditutup rapat. Lebih penting lagi, pameran ini adalah deklarasi bahwa inovasi yang lahir dari uang negara adalah aset publik, bukan properti pribadi sang pejabat.
“Ketika produk pembelajaran sudah dipamerkan, maka itu bukan lagi milik pribadi. Ini menjadi milik publik dan wajib berlanjut, siapa pun yang memulai atau di mana pun ia bertugas,” tambahnya.
Sebuah pesan keras untuk memastikan keberlanjutan (sustainability) program, agar birokrasi tidak terjebak pada penyakit kronis: ganti pemimpin, ganti kebijakan.
Pemimpin: Bukan Sekadar Pemegang SK
Di hadapan para mitra strategis – mulai dari Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala, Dr. Rustam Efendi; Sekretaris Daerah Kabupaten Selayar, Drs. Andi Abdurrahman, S.E., M.Si.; hingga Asisten III Bidang Administrasi Umum Kota Makassar, Dr. Firman Hamid Pagarra, serta Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar, Muhammad Roem, S.STP., M.Si – Dr. Muh. Aswad mengutip literatur mengenai Adaptive Leadership. Kehadiran para pejabat daerah ini memperlihatkan penguatan kolaborasi lintaswilayah dalam mendorong agenda inovasi dan kepemimpinan sektor publik.
Ia mengingatkan bahwa kursi jabatan hanyalah benda mati. Surat Keputusan (SK) pengangkatan hanyalah legalitas. Jiwa dari jabatan itu ada pada “perubahan” yang dihadirkan.
