Pemerintah Siapkan Paket Dukungan
Pemerintah Thailand telah menyiapkan langkah dukungan senilai 1,89 miliar baht untuk membantu menopang harga. Paket itu mencakup pinjaman agar petani dapat menunda penjualan gabah, bantuan biaya penyimpanan, serta kompensasi bunga bagi penggilingan yang menyimpan stok beras.
Namun, perwakilan petani menilai kebijakan itu belum menjawab kebutuhan mendesak di lapangan. Mereka meminta bantuan diberikan langsung kepada petani agar tidak terserap oleh perantara atau membuka ruang penyimpangan dalam pelaksanaan program.
Menteri Perdagangan Thailand Pichai Naripthaphan menyebut penurunan harga beras dipengaruhi faktor eksternal. Di antaranya adalah India yang kembali membuka ekspor beras, serta melemahnya permintaan dari negara pembeli utama seperti Indonesia dan Filipina.
Tekanan Politik bagi Pemerintah Pheu Thai
Anjloknya harga gabah menjadi ujian politik bagi pemerintahan yang dipimpin Partai Pheu Thai. Petani padi merupakan kelompok besar di Thailand, dengan jutaan rumah tangga menggantungkan pendapatan pada sektor pertanian.
Asia News Network melaporkan, harga beras Thailand sempat mencapai 11.000 hingga 16.000 baht per ton pada Maret 2024, level tertinggi dalam 17 tahun. Situasi berubah tajam ketika harga turun ke kisaran 6.000 hingga 8.000 baht per ton.
Selain faktor pasar global, sektor beras Thailand juga menghadapi persoalan struktural. Tantangannya meliputi biaya produksi tinggi, produktivitas yang belum optimal, perubahan iklim, utang petani, serta kebutuhan inovasi varietas beras agar tetap bersaing di pasar ekspor.
Masalah harga gabah diperkirakan belum selesai dalam waktu dekat. Pemerintah Thailand harus menyeimbangkan kebutuhan menjaga anggaran negara, menahan gejolak politik petani, dan mempertahankan daya saing beras Thailand di pasar internasional. (*)
