“Apresiasi mendalam kami sampaikan atas kerja keras, integritas tinggi, dan profesionalisme tim pemeriksa yang telah membedah LKPD Tahun 2025 secara komprehensif serta objektif,” tuturnya.
Di mata Zainal, keberadaan BPK tidak melulu soal menjalankan fungsi pemeriksaan atau auditing. Lebih dari itu, lembaga ini merupakan mitra strategis pemerintah dalam merancang fondasi ‘good governance’ yang kokoh.
Ia menaruh harapan besar agar harmonisasi antara pemerintah daerah, DPRD, dan BPK terus dipupuk. Sinergi ini dinilai krusial agar pemanfaatan APBD ke depan semakin akuntabel dan dampaknya benar-benar langsung dirasakan oleh masyarakat luas.
Sebagai wujud tanggung jawab moral dan hukum, Pemprov Kaltara berkomitmen untuk bergerak cepat menyelesaikan seluruh catatan maupun rekomendasi yang dijabarkan oleh BPK sesuai regulasi yang berlaku.
“Laporan yang diserahkan hari ini bukan sekadar tumpukan berkas administrasi, melainkan representasi dari kejujuran tata kelola keuangan kita. Setiap poin rekomendasi dari BPK akan segera kami tindak lanjuti dengan penuh tanggung jawab,” tegasnya.
Lewat torehan WTP yang ke-12 ini, Pemprov Kaltara optimistis tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah akan semakin solid. Hal ini sejalan dengan ambisi besar pemerintah untuk terus menyajikan birokrasi yang profesional, terbuka, dan sepenuhnya berpihak pada kepentingan rakyat. (*)
