Proyek yang berstatus PSN memang mendapatkan berbagai keistimewaan, seperti percepatan pembangunan, kemudahan regulasi, serta jaminan politik. Namun, Muhammad Akhiri menekankan bahwa prioritas utama seharusnya adalah melindungi hak-hak masyarakat kecil dan menjaga keseimbangan lingkungan.
Tinjauan Ulang di Era Prabowo
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diharapkan meninjau ulang status PSN PIK 2. Akhiri menekankan bahwa pembangunan yang tidak memperhatikan dampak sosial dan lingkungan berpotensi merugikan masyarakat kecil dalam jangka panjang.
“Jangan sampai status PSN hanya menguntungkan pengusaha dan elit politik, sementara rakyat kecil semakin terpinggirkan. Jika hak-hak masyarakat tidak diutamakan, maka sebaiknya keistimewaan PSN PIK 2 dicabut atau proyek ini dihentikan sepenuhnya,” tegasnya.
Kontroversi ini menjadi pengingat bagi pemerintah untuk menyeimbangkan ambisi pembangunan dengan tanggung jawab sosial dan keberlanjutan lingkungan. Keputusan terkait masa depan PIK 2 akan menjadi ujian bagi komitmen negara terhadap keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (*)
