Tidak kalah sorotan poinnya, desakan juga disinggung soal beberapa anggaran belanja yang diduga bermasalah, termasuk anggaran untuk kapal kecamatan, bantuan sosial, dan pembangunan rumah dinas puskesmas di Kecamatan Liukang Tangaya, itu perlu diselidiki.
Ketua Komite Pergerakan Mahasiswa Peduli Rakyat (KPMPR) Kabupaten Pangkep, Wahyudi, menekankan bahwa aksi ini bukanlah ajang pencitraan lembaga atau kepentingan kelompok, melainkan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap kondisi nyata yang dialami masyarakat saat ini.
Wahyudi menambahkan bahwa sudah banyak masalah yang berlangsung bertahun-tahun namun belum ada solusi konkret dari pemerintah daerah.
“Ini adalah panggilan untuk memperjuangkan hak-hak rakyat, terutama di bidang kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial. Sayangnya, pemerintah daerah belum mampu memberikan solusi atas permasalahan yang terus berlarut-larut,” tegas Wahyudi kembali.
Harapan pokok dalam tuntutan pengunjuk rasa adalah agar pemerintah memberikan klarifikasi mengenai dugaan pemotongan gaji tukang sapu jalanan yang dinilai tidak sesuai.
Mahasiswa berharap aksi ini dapat mengetuk pintu hati pemerintah untuk segera bertindak dalam menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. (*)
