PEDOMANRAKYAT, JAKARTA – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan, Daniel Rumsowek, menegaskan komitmen Kanwil Kemenham Sulsel dalam memperkuat integrasi kebijakan HAM di daerah saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Hak Asasi Manusia (Musrenbang) HAM 2025 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (08/12/2025). Daniel hadir bersama Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Utary Sukmawati.
Musrenbang HAM tahun ini mengangkat tema “Sinergi Pembangunan HAM Menuju Indonesia Emas 2045”, selaras dengan prioritas pertama dalam Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, yakni memperkuat Ideologi Pancasila, demokrasi, dan pemajuan HAM. Penempatan HAM sebagai prioritas utama menandai, pembangunan berbasis HAM merupakan landasan penting bagi penguatan kualitas manusia Indonesia.
Rangkaian kegiatan dibuka Wakil Menteri HAM Mugiyanto, yang menggarisbawahi perlunya sinergi lintas sektor agar agenda HAM dapat terimplementasi secara menyeluruh dalam pembangunan nasional. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menekankan posisi strategis pemerintah daerah sebagai garda terdepan pelaksanaan nilai-nilai HAM.
Komitmen dari sisi legislatif juga mengemuka. Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, menyoroti perlunya penguatan regulasi dan pengawasan agar agenda nasional terkait HAM dapat berjalan dengan baik.
Wakil Kepala Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard, kemudian memaparkan materi bertajuk “Peran Musrenbang HAM dalam Pembangunan Nasional”, yang menegaskan, pembangunan berbasis HAM menjadi syarat mutlak untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Puncak rangkaian acara ditandai Keynote Speech dari Menteri HAM, Natalius Pigai. Ia kembali mengingatkan, HAM adalah fondasi moral bangsa. “HAM bukan hanya agenda sektoral, tetapi fondasi moral bangsa. Jika kita ingin mencapai Indonesia Emas 2045, maka setiap kebijakan harus memastikan tidak seorang pun tertinggal. Pembangunan yang mengabaikan HAM bukan pembangunan yang sesungguhnya,” tegasnya.
Kehadiran Kakanwil Kemenham Sulsel semakin menegaskan peran aktif daerah dalam menyukseskan agenda nasional HAM. “Musrenbang HAM ini menjadi ruang penting bagi kami di daerah untuk memastikan, setiap program dan layanan publik di Sulawesi Selatan dan wilayah kerja Sulawesi Tenggara berorientasi pada pemenuhan hak masyarakat. Kami ingin memastikan, kebijakan pusat benar-benar terasa manfaatnya hingga ke lapisan masyarakat paling bawah,” ujar Daniel.
Seremonial pembukaan Musrenbang HAM 2025 kemudian resmi menandai dimulainya rangkaian pembahasan yang diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi konkret untuk memperkuat arah pembangunan HAM di seluruh Indonesia. (Hdr)
