Ia juga menegaskan keterbukaan pemerintah terhadap kritik konstruktif yang disampaikan insan pers. Kritik yang berangkat dari fakta dan etika jurnalistik dinilai sebagai bagian dari mekanisme evaluasi kebijakan publik.
“Kritik yang disampaikan secara objektif dan bertanggung jawab justru menjadi pengingat agar kebijakan tetap berada di jalur kepentingan rakyat,” katanya.
Puncak peringatan HPN 2026 turut dihadiri Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Gubernur Banten Andra Soni, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Menteri Desa Yandri Susanto, serta Menteri Kebudayaan Fadli Zon.
Hadir pula Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat, serta Wakil Menteri Komunikasi Malaysia Teo Nie Ching yang hadir bersama rombongan wartawan Malaysia.
Serta para kepala daerah, ribuan insan pers, yang terdiri dari Pengurus PWI Pusat, dan daerah. (*)
