PEDOMANRAKYAT, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, terus memperkuat komunikasi politik yang inklusif dengan merangkul seluruh elemen masyarakat, termasuk partai politik yang belum memiliki kursi di DPRD. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya membangun kolaborasi yang lebih luas guna mendukung percepatan pembangunan, penataan kota, serta pemberdayaan masyarakat di Kota Makassar.
Komitmen itu terlihat saat Munafri menerima audiensi Koalisi Partai Kerakyatan Non-Parlemen yang terdiri atas Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Ummat, dan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Kamis (25/6/2026).
Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat, penuh dialog, dan diwarnai semangat kebersamaan untuk membangun Kota Makassar yang lebih tertata, maju, dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat.
Perwakilan koalisi, Izhar, mengatakan kehadiran ketiga partai tersebut merupakan bentuk silaturahmi sekaligus menyampaikan komitmen untuk mendukung berbagai program Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Munafri Arifuddin.
“Kami datang untuk bersilaturahmi sekaligus menyampaikan komitmen mendukung seluruh program Pak Wali Kota. Kami ingin menjadi bagian dari pembangunan Kota Makassar dan ikut mengawal kebijakan yang berpihak kepada masyarakat,” ujar Izhar.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan partai politik merupakan hal yang penting dalam menciptakan stabilitas pembangunan. Tidak hanya memberikan dukungan secara politik, ketiga partai juga siap menjadi mitra pemerintah dalam menyosialisasikan berbagai kebijakan agar dapat dipahami secara utuh oleh masyarakat.
“Tujuan kami adalah saling menguatkan agar program-program pemerintah berjalan dengan baik dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.
Izhar yang juga menjabat sebagai Wakil Sekretaris sekaligus Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPC PBB Kota Makassar menjelaskan, masih terdapat sebagian masyarakat yang belum memahami secara menyeluruh berbagai kebijakan Pemerintah Kota, khususnya terkait program penataan kawasan dan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL).
Karena itu, pihaknya menyatakan kesiapan untuk turun langsung ke tengah masyarakat memberikan edukasi dan pemahaman mengenai tujuan setiap kebijakan pemerintah sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman.
“Kadang ada masyarakat yang belum mengetahui secara detail suatu kebijakan pemerintah. Karena itu kami siap memberikan penjelasan kepada masyarakat agar mereka memahami bahwa seluruh program tersebut bertujuan untuk kepentingan bersama,” jelasnya.
Izhar menegaskan, dukungan terhadap program penataan kota merupakan bentuk tanggung jawab bersama dalam menciptakan Makassar yang lebih tertib, bersih, indah, dan nyaman.
Ia menilai hasil penataan mulai terlihat di sejumlah kawasan. Ruang publik yang sebelumnya semrawut kini menjadi lebih tertata, trotoar kembali dapat digunakan pejalan kaki, akses jalan semakin lancar, dan wajah kota semakin representatif.
“Kalau program belum selesai tentu masih ada yang memberikan penilaian negatif. Tetapi ketika hasilnya mulai terlihat, masyarakat akan menyaksikan sendiri bahwa kota menjadi lebih rapi, lebih indah, dan lebih nyaman untuk semua,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, Munafri Arifuddin menyampaikan apresiasi atas komitmen tiga partai non-parlemen yang siap mendukung berbagai program pemerintah. Menurutnya, pembangunan tidak akan berhasil apabila hanya mengandalkan pemerintah semata, melainkan membutuhkan dukungan seluruh komponen masyarakat.
“Kami membutuhkan dukungan dan kerja sama yang baik dengan kelompok-kelompok masyarakat, partai politik, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan seluruh elemen yang memiliki kedekatan dengan warga,” kata Munafri.
