PEDOMANRAKYAT, JAKARTA – Semangat mewujudkan ‘Pesta Panen’ di Tanah Papua mendapat dukungan luas dari kepala daerah, petani, kepala dinas, dan penyuluh pertanian lapangan (PPL) dari seluruh wilayah Papua. Mereka sepakat mengawal berbagai program pertanian pemerintah yang dinilai telah membawa manfaat nyata bagi masyarakat, mulai dari cetak sawah hingga pengembangan komoditas unggulan yang sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing.
Dukungan tersebut mengemuka dalam Konsolidasi Pembangunan Pertanian Wilayah Papua 2026 yang dipimpin Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan dihadiri sekitar 200 peserta dari Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat, Papua Barat Daya, dan Papua Induk di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Kamis (11/6/2026).
Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo mengatakan pemerintah daerah memiliki kewajiban memastikan berbagai program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan dengan baik. Menurutnya, berbagai informasi mengenai pembangunan di Papua perlu disampaikan secara berimbang karena banyak masyarakat yang menerima dan mendukung program-program pemerintah.
“Secara de facto di Papua memang ada beberapa kelompok masyarakat yang masih menolak pelaksanaan PSN, tetapi banyak juga masyarakat yang menerima pelaksanaan PSN yang dilaksanakan oleh pemerintah. Oleh karena itu, kita mesti memberikan informasi yang berimbang kepada publik,” kata Apolo.
Ia menegaskan pemerintah daerah akan terus mengawal berbagai program pemerintah agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Seluruh program yang ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat diharapkan dapat berjalan dengan baik.
“Pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah punya tugas, punya kewajiban untuk memastikan mengawal semua program-program pemerintah yang tujuannya untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat harus dapat berjalan dengan lancar dan berhasil,” tegasnya.
Senada, Bupati Sarmi Provinsi Papua Induk, Dominggus Catue, mengatakan masyarakat di daerahnya sangat antusias terhadap program pembangunan pertanian yang dijalankan pemerintah. Saatini sudah ada lahan seluas 640 hektare yang disiapkan untuk cetak sawah. Menurutnya, pelaksanaan cetak sawah yang dilakukan telah melalui komunikasi dan kesepakatan bersama dengan masyarakat adat pemilik hak ulayat.
“Pada prinsipnya masyarakat sangat antusias dan ingin juga seperti satu kecamatan yang sudah menghasilkan beras sendiri. Untuk pembukaan lahan yang ada sudah melalui proses tahapan koordinasi dan komunikasi, dan itu atas kesepakatan bersama antara masyarakat adat pemilik hak ulayat dengan pemerintah daerah,” ujarnya.
