Dalam konteks inilah, publik kemudian menilai berbagai langkah yang dilakukan pemerintah. Di satu sisi aparatur pemerintah diminta mengurangi aktivitas yang dianggap boros energi. Namun pada saat yang sama, publik juga menyaksikan berbagai pengadaan kendaraan operasional untuk mendukung sejumlah program pemerintah, serta perjalanan luar negeri dengan rombongan yang tidak kecil. Keadaan ini memunculkan kesan bahwa penghematan lebih banyak menyasar kegiatan kecil, sementara keputusan belanja yang lebih besar berjalan hampir tanpa perubahan.
Di sinilah publik sering melihat adanya jarak antara seruan kebijakan dan praktik pengelolaan anggaran. Padahal dalam kepemimpinan publik dikenal prinsip sederhana walk the talk yaitu melakukan apa yang dikatakan. Di sinilah pentingnya otoritas moral kebijakan (moral authority), yaitu kemampuan pemerintah meminta pengorbanan dari masyarakat karena telah memberi contoh terlebih dahulu.
Seruan penghematan akan lebih kuat jika disertai keteladanan dalam menetapkan prioritas anggaran. Penghematan bukan sekadar membatasi kegiatan birokrasi, tetapi memastikan bahwa penggunaan sumber daya pemerintah benar-benar diarahkan pada kebutuhan yang paling mendesak.
Karena pada akhirnya, dalam masa krisis, masyarakat tidak hanya mendengar ajakan pemerintah untuk berhemat. Mereka menunggu satu hal yang lebih penting yaitu teladan dari pemerintah itu sendiri. (*)
