Dikatakan pula, inovasi pemerintah daerah diharapkan untuk menanggung dan menjamin biaya kepesertaan ketenagakerjaan masyarakat. Alokasi anggaran tahun 2022 tergantung perangkat daerah.
“Kita berharap, seluruh perangkat daerah dan kecamatan mengalokasikan anggaran berdasarkan instruksi presiden untuk mempercepat sosialisasi seperti ini,” katanya.
Sementara Kepala BPJS Ketenagakerjaan Bone, Andi Fajar, mengatakan, “Kalau dulunya BPJS hanya untuk pekerja di sektor swasta, sekarang apapun ruang lingkup pekerjaannya, segmentasi pekerjaannya, wajib menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.”
Dia mengatakan, “Sosialisasi ini, merupakan momentum baik bagi kami, memberikan informasi tentang apa itu program BPJS Ketenagakerjaan.” (rur)
