Komunikasi Politik dan Simbolisme Parlemen
Secara akademis, ruang sidang paripurna adalah panggung teater politik di mana setiap teks, intonasi, dan “kebocoran” audio bertindak sebagai komunikasi simbolik kepada publik.
Para pakar sosiologi politik menilai tuntutan klarifikasi dari BaraJP Makassar ini sebagai hal yang rasional dalam koridor kontrol publik terhadap elite kekuasaan (public accountability). Ketika sebuah tindakan di parlemen dirasa menyimpan tendensi politik eksklusi terhadap figur tertentu, maka reaksi dari basis massa pendukung adalah sebuah keniscayaan sosiologis untuk menjaga keseimbangan posisi tawar (bargaining position) di ruang publik.
Menjaga Fokus Konsolidasi Pembangunan
Guna mencegah bola liar politik yang dapat mengaburkan fokus konsolidasi antara pemerintahan terdahulu dan pemerintahan saat ini, DPC BaraJP Kota Makassar mendesak pimpinan DPR, khususnya Sufmi Dasco Ahmad, untuk memberikan penjelasan yang jernih.
Langkah klarifikasi ini dinilai krusial bukan hanya demi meredam gejolak di tingkat grassroots, melainkan juga untuk mempertahankan standar etika komunikasi politik yang sehat, transparan, dan bermartabat di tingkat lembaga legislatif tertinggi negara.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi lanjutan dari pihak pimpinan DPR RI maupun fraksi Partai Gerindra terkait respons atas tuntutan dari basis relawan Barisan Relawan Jalan Perubahan ( BARA JP) di Sulawesi Selatan tersebut. (*)
