Menurut dia, kegiatan perpisahan harus dilaksanakan secara sederhana dan tidak menjadi ajang pungutan terhadap wali murid.
“Kalau ada orang tua yang mau menanggung sendiri silakan. Tapi kalau harus patungan dan memberatkan orang tua murid, jangan dilakukan,” katanya.
Untuk memastikan seluruh kebijakan berjalan efektif, Pemerintah Kota Makassar akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Munafri berencana mengumpulkan kepala sekolah mulai jenjang PAUD, SD, hingga SMP setiap bulan guna membahas berbagai persoalan pendidikan dan mencari solusi bersama.
“Saya ingin mendengar kalau orang bertanya di mana pendidikan terbaik di Indonesia, jawabannya ada di Kota Makassar,” ujarnya.
Perhatian khusus juga diberikan kepada kepala sekolah dan guru yang bertugas di wilayah kepulauan. Pemerintah Kota Makassar berencana memberikan tambahan insentif bagi tenaga pendidik yang bertugas di pulau-pulau terluar karena menghadapi tantangan berbeda dibandingkan wilayah daratan.
Selain itu, pemerintah daerah menyiapkan fasilitas transportasi laut untuk menunjang mobilitas guru dan kepala sekolah menuju lokasi tugas.
“Kami tidak ingin lagi mendengar keluhan, kepala sekolah berbulan-bulan tidak datang ke pulau atau guru pulang lebih cepat dari pada muridnya. Transportasi akan kami siapkan agar akses menuju sekolah dapat berjalan dengan baik,” kata Munafri.
Usai pelantikan, Munafri menegaskan, pengukuhan kepala sekolah kali ini menjadi bagian dari upaya membenahi tata kelola pendidikan di Kota Makassar. Menurut dia, pendidikan merupakan fondasi utama pembangunan sumber daya manusia sekaligus amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
“Kita harus memastikan anak-anak mendapatkan pendidikan yang adil, merata, dan berkualitas. Karena itu dunia pendidikan harus ditata dengan sangat baik,” ujarnya.
Ia mengakui proses pelantikan memerlukan waktu cukup panjang karena harus melalui tahapan sinkronisasi dan validasi data secara menyeluruh. Keterbukaan serta keakuratan data, menurut dia, menjadi fondasi penting dalam membangun sistem kaderisasi dan pengelolaan pendidikan yang lebih profesional.
Munafri juga menekankan pentingnya memastikan kesiapan sarana dan prasarana pendidikan, ketersediaan guru, serta pelaporan berbagai kebutuhan sekolah secara berkala kepada pemerintah daerah.
“Jangan sampai ada sekolah yang kekurangan guru atau fasilitas tetapi tidak pernah dilaporkan. Karena itu evaluasi akan dilakukan rutin agar seluruh persoalan pendidikan bisa segera ditangani,” katanya.
Sementara itu, Kepala BKPSDMD Kota Makassar Kamelia Tamrin Tantu mengatakan, agenda pelantikan tersebut merupakan salah satu prioritas penataan birokrasi yang dijalankan Pemerintah Kota Makassar.
Ia mengapresiasi peran media yang selama ini turut mengawal berbagai proses penataan birokrasi, termasuk tahapan validasi data kepala sekolah yang berlangsung cukup panjang hingga berujung pada pelantikan massal di Tribun Utama Karebosi.
Kamelia berharap kemitraan antara pemerintah dan media terus terjaga dengan baik.
“Harapan kami sinergi yang harmonis dengan media dapat terus terjalin, baik dalam menyebarluaskan informasi pembangunan maupun memberikan kritik dan masukan yang konstruktif demi perbaikan pelayanan publik Pemerintah Kota Makassar,” ujarnya.
Pelantikan tersebut dihadiri Ketua TP PKK Makassar Melinda Aksa, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham, Sekretaris Daerah Kota Makassar Andi Zulkifly Nanda, jajaran SKPD, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). (Hdr)
