Rizal juga mengingatkan pejabat publik agar menjaga ucapan dan tidak merendahkan profesi jurnalistik yang memiliki peran penting dalam demokrasi serta kontrol sosial.
”Jaga mulut Anda, jangan injak-injak profesi wartawan hanya karena ada oknum. Kalau memang ada, sebutkan dan buktikan siapa wartawan abal-abal yang dimaksud,” lanjutnya.
Dia turut menyinggung mekanisme kerja sama media di lingkungan Pemerintah Kota Makassar. Menurutnya, jangan sampai standar kompetensi hanya dijadikan alat pembatasan, sementara praktik di lapangan masih menyisakan banyak persoalan.
”Terkait kerja sama media di Pemkot Makassar, apakah semua pimpinan redaksi yang bermitra sudah punya kartu UKW (Uji Kompetensi Wartawan) tingkat muda, madya, atau utama? Jangan sampai nanti ada media yang hanya menyewa kartu UKW untuk kepentingan kerja sama,” sindir Rizal.
Di akhir pernyataannya, Rizal meminta Wali Kota Makassar lebih fokus menyelesaikan persoalan yang sedang menjadi perhatian publik ketimbang melontarkan komentar yang memicu polemik dengan insan pers.
”Lebih baik Wali Kota fokus mengurus laporan Ketua Mada LMP Sulsel, Taufik Hidayat, terkait dugaan persoalan baju seragam sekolah SD di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, daripada sibuk mengurusi istilah wartawan abal-abal,” tutupnya. ( ab )
