Hasil evaluasi rapat menunjukkan sekitar 70 persen harga TBS di berbagai daerah telah berangsur pulih. Namun pemerintah menargetkan pemulihan penuh dalam waktu segera.
“Mulai hari ini tidak ada lagi kompromi. Harga harus kembali normal. Yang belum menyesuaikan akan kami periksa,” tegasnya.
Untuk mempercepat pengawasan, Kementan akan mengirimkan data perusahaan yang diduga belum menyesuaikan harga kepada seluruh Dirkrimsus Polda dan Kapolda di daerah, disertai lampiran harga acuan yang ditetapkan gubernur.
Sementara, dalam rapat tersebut, sejumlah perwakilan petani dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi hingga Banten menyampaikan bahwa harga di tingkat pabrik kelapa sawit (PKS) mulai mengalami kenaikan, namun belum seluruhnya diteruskan kepada petani. Beberapa daerah bahkan melaporkan masih adanya selisih cukup besar antara harga yang diterima petani dengan harga acuan yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
Menanggapi hal tersebut, Mentan Amran menegaskan bahwa pemerintah hadir sebagai penengah untuk memastikan seluruh pelaku dalam rantai usaha sawit memperoleh manfaat yang adil.
“Kita ingin membangun ekosistem yang sehat. Petani sejahtera, pengusaha juga sejahtera. Kita tumbuh bersama. Pemerintah hanya menjadi wasit agar tidak ada pihak yang dirugikan,” katanya.
Mentan Amran menambahkan, sawit merupakan salah satu instrumen strategis yang akan memperkuat posisi Indonesia sebagai pengendali pasar minyak sawit dunia. Melalui program hilirisasi dan penguatan bioenergi, termasuk implementasi B50 dan pengembangan bioetanol, pemerintah terus mendorong peningkatan nilai tambah di dalam negeri.
“Kita produsen sawit terbesar dunia. Yg Mimpi besar Presiden adalah menjadikan Indonesia pengendali pasar CPO dunia melalui hilirisasi dan pemanfaatan sawit untuk energi. Karena itu petani harus menjadi pihak pertama yang merasakan manfaatnya,” pungkasnya. (*)
