RDP Komisi II DPRD Tator dan Dinkes Bahas UHC

Tanggal:

Follow Pedomanrakyat.co.id untuk mendapatkan informasi terkini.

Klik WhatsApp Channel  |  Google News

PEDOMANRAKYAT, TORAJA – Komisi II DPRD Tana Toraja, Senin (07/03/2022) kemarin menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan mitra kerjanya Dinas Kesehatan dan 22 Pusat Kesehatan Masyarakat (PKM).

RDP dipimpin Ketua Komisi II Semuel Pali Tandirerung, dihadiri Kadis Kesehatan dr Ria Minoltha Tanggo, dan anggota komisi II lainnya, serta Kepala PKM, dan membahas soal Universal Health Coverage (UHC).

Semuel Tandirerung, tidak menampik Universal Health Coverage (UHC) merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, bermutu dengan biaya terjangkau.

Menurut Semuel, UHC selain akses pelayanan kesehatan yang adil dan bermutu bagi setiap warga, juga
perlindungan risiko finansial ketika warga menggunakan pelayanan kesehatan.

Ditambahkan Kadis Kesehatan, dr Ria Minoltha Tanggo, setelah penduduk Tana Toraja 95% memiliki kartu Jaminan Kesehatan (JKN KIS), baik yang ditanggung pemerintah maupun mandiri maka daerah ini sudah UHC (Universal Health Coverage).

1
2TAMPILKAN SEMUA
Baca juga :  Lintasi Jembatan Bambu Sudah Lapuk, Ratusan Murid dan Guru Bertarung Nyawa Setiap Hari

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Artikel Terkait

Dua Desa di Tomoni Timur Gelar Musdesus Persetujuan Dukungan Pengembalian Pinjaman KDMP

PEDOMANRAKYAT, TOMONI TIMUR - Dua desa di Kecamatan Tomoni Timur, Kabupaten Luwu Timur yakni Desa Cendana Hitam dan...

Kunker ke Mamasa, Begini Sambutan Gubernur Sulbar

PEDOMANRAKYAT, MAMASA - Gubernur Sulawesi Barat H.Suhardi Duka, bersama Danrem 142/Tatag Brigjen TNI Hartono, S.Ip, MM., Kapolda Sulbar...

Menteri HAM: Penguatan Tata Kelola Data Jadi Fondasi Peradaban HAM

PEDOMANRAKYAT, JAKARTA — Upaya membangun peradaban hak asasi manusia (HAM) di Indonesia dinilai memerlukan integrasi dan interoperabilitas data...

Mentan Amran: Bantuan Alsintan Pemerintah itu Gratis, Tidak Boleh Dipungut Biaya

PEDOMANRAKYAT, JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman kembali mengungkap praktik nakal yang merugikan petani. Setelah menindak...