PEDOMANRAKYAT, KEPULAUAN SELAYAR – Salah seorang pejabat di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kepulauan Selayar yang berinisial AY mengaku dihadapan keluarganya sudah bernafas lega setelah hampir setengah tahun kasus dugaan pungutan liar (pungli) dan dugaan penggelembungan (mark-up) anggaran yang ditengarai melilit dirinya tak tergubris oleh aparat penegak hukum di daerah ini.
Selain itu, ia mengaku sebagai orang kedua di Dispora meskipun jabatannya hanya sebagai Kepala Bidang (Kabid). Betapa tidak katanya, selama ini jika terjadi sebuah permasalahan yang dianggapnya krusial, itu yang dipanggil oleh Kepala Dinas bukan Sekretaris Dinas (Sekdis) melainkan dirinya. “Bahkan ia mengaku dekat dengan salah seorang jaksa,” ungkap salah seorang sumber yang layak dipercaya, Jumat 18 Maret sekitar pukul 17.53 Wita.
“Kasusnya sudah aman kata AY,” beber sumber itu kepada media ini. “Bahkan dirinya berlagak sangat hebat. Iapun mengaku sudah lama di Dispora. Dan saat ini, ia ingin menduduki jabatan lain,” tambah sumber itu.
Sekitar awal Oktober 2021 lalu, kasus ini memang pernah heboh dan viral di media sosial jika salah satu lembaga penegak hukum telah mengincar indikasi praktek pengutan liar dan dugaan penggelembungan dana di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kepulauan Selayar.
Bahkan berdasarkan beberapa informasi yang diperoleh media ini dari operator sekolah, bendahara sekolah, guru dan kepala sekolah telah menguatkan terjadinya sinyaleman itu. Diantaranya, dana bimbingan teknis (bimtek) terhadap ratusan kepala sekolah yang terkesan dipaksakan, mark up anggaran stempel sekolah, blangko ijazah, tablet afirmasi, panel tenaga surya, papan nama sekolah serta pengadaan paket penguat jaringan internet sekolah.
Menurut salah seorang oknum Kepala Sekolah (Kasek) yang ditempatkan di wilayah terjauh dan terluar Kabupaten Kepulauan Selayar membenarkan saat dikonfirmasi. Iapun mengaku sudah membayar senilai Rp 600.000,- untuk dua buah stempel yang sama tanpa disertai dengan tanda bukti berupa kuitansi pembelian.
“Memang benar adanya pembayaran stempel senilai itu. Kami ambil stempel itu sejak Juli 2021 tahun lalu. Namun untuk blangko ijazah menurutnya, belum diambil karena baru tiba dari pulau,” kata dia saat itu.
“Dan untuk papan nama sekolah lanjut kepala sekolah ini, dirinya sendiri yang memesan di Percetakan Centra Kreatif yang tak jauh dari Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Selayar ” ungkapnya via selulernya dari pulau.
Pengakuan yang senada juga disampaikan oleh seorang operator sekolah di wilayah Kecamatan Buki. Iapun mengakui sudah menghubungi kepala sekolahnya via jaringan handphone. Oleh atasannya mengaku sudah membayar senilai Rp 550.000,- untuk dua buah stempel ganda. Disamping itu, operator ini merasa heran sebab untuk pembelian itu kami diarahkan ke pemilik CV Marga Pustaka,” beber dia.
Lain halnya yang dilontarkan salah seorang kepala sekolah di ibukota kabupaten, Benteng. Ia mengaku membayar stempel senilai Rp 400.000,- Namun untuk blangko ijazah disesuaikan dengan jumlah siswa atau murid yang lulus pada tahun pelajaran 2020/2021. Untuk tahun ini total murid yang lulus di sekolahnya sebanyak 70 orang lebih. Olehnya itu, kami diwajibkan untuk mengambil blangko sebanyak murid yang lulus dikali Rp 10.000,-/blangko,” terang dia.
Ironisnya lagi kata kepala sekolah itu, karena bilamana saat penulisan ijazah sempat terjadi kesalahan penulisan maka secara otomatis akan dimintakan blangko pengganti. Ketika pihak sekolah memintakan ke Dinas Pendidikan sebagai pengganti yang rusak maka harganya bukan lagi Rp 10.000,- melainkan dinaikkan harganya dua kali lipat menjadi Rp 20.000,- perlembar. Sehingga muncul image negatif jika Dinas Pendidikan setempat sudah sibuk menjalankan bisnis,” papar kasek itu.
