PEDOMANRAKYAT, SINJAI - Dinamika dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia dinilai Forum Legislatif Mahasiswa Sinjai, tidak lagi mengedepankan kebijakan yang pro rakyat.
Kecaman demi kecaman terus dilayangkan mahasiswa terhadap isu kebangsaan yang kian membengkak di masyarakat, terlebih legislatif mahasiswa Kabupaten Sinjai.
Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sinjai (DPM UMSI), Ihsan Akbar mengatakan, terjadinya gelombang protes mahasiswa hari ini kemudian didasari oleh keresahan masyarakat sebagai respon dari bobroknya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.
"Wacana penundaan pemilu 2024 tentunya mengindikasi adanya rencana para oligarki untuk kemudian melanggengkan kekuasaan yang cenderung korup dengan merusak tatanan pemerintahan," katanya, Minggu (10/04/2022).
Lanjutnya, UUD 1945 Pasal 7 menyebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.
Ihsan menilai itu inkonstitusional, walaupun ada beberapa klarifikasi Presiden Jokowi yang menyebutkan dirinya akan taat konstitusi, mungkin saja juga taat untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR yang dianggap menghalangi langkahnya.
"Harusnya dengan sisa masa jabatan yang ada Presiden dan Wakil presiden fokus saja membenahi permasalahan kenegaraan serta memikirkan visi misi yang belum terlaksana," tegasnya.
Secara terpisah, Ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa IAIM Sinjai, Haerul mengatakan, melihat fenomena BBM naik, komoditas sembako melonjak itu yang harus diatasi oleh pemerintah dan mengambil langkah strategis.
"Harga BBM jenis Pertamax melonjak, lantas Presiden Jokowi mengatakan tidak adanya penjelasan apa-apa dari Menteri yang menangani, ini menunjukkan tidak adanya komunikasi yang baik di internal kabinet Jokowi," ucap Haerul.
Padahal kata dia, hal itu bisa dikomunikasikan terlebih dahulu yang seharusnya genting untuk di bicarakan dan dicarikan sebuah solusi di tatanan kabinet, bukan malah memperkeruh suasana dengan melempar berbagai macam isu untuk pengalihan perhatian menutupi kesalahan.
Ditambah lagi ketidakseriusan pemerintah dalam mengatasi kelangkaan minyak goreng yang kian menambah penderitaan rakyat.
"Dinamika ini yang harusnya diselesaikan untuk menyelamatkan cita-cita bangsa, bukan menambah kegaduhan dengan wacana tiga periode," Haerul menegaskan. (AaN)
