PEDOMANRAKYAT, RANTEPAO - Mahasiswa Toraja yang tergabung dalam Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Toraja Bersatu menggelar aksi demonstrasi di DPRD Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Senin 11 April 2022. Ratusan mahasiswa dan pemuda Toraja Bersatu turun unjuk rasa dengan pengawalan dari TNI dan Polri.
Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pemuda Toraja Bersatu bergerak dari halaman BPS Gereja Toraja menuju ke Kantor DPRD, dan di depan Kantor DPRD mahasiswa melakukan orasi silih berganti menyampaikan aspirasi suara jeritan rakyat dengan pengawalan yang bersahabat bersama pihak keamanan.
Demo mahasiswa yang turun ke jalan ini menolak Pemilu 2024 ditunda, dan mengutuk keras elit-elit Negara yang mencoba memecah belah persatuan Indonesia. Tuntutan Mahasiswa ada 12 tuntutan, 4 tuntutan ditujukan peruntukannya ke pusat dan 8 tuntutan lainnya diperuntukan untuk Pemerintah Daerah Toraja Utara dan Tana Toraja.
Setelah orasi, ratusan mahasiswa dipersilahkan masuk ke Kantor DPRD di ruang sidang utama dan diterima oleh Ketua DPRD Nober Rante Siama, SE didampingi tiga anggota DPRD lainnya. Dalam penyampaian aspirasi 12 tuntutan mahasiswa ini berjalan alot dan lancar serta semuanya ditampung untuk disampaikan kepada pemerintah pusat maupun daerah.
Koordinator Jenderal Lapangan, Chong Len Fad di ruang sidang utama mengatakan, kami hadir dalam perpanjangan tangan atas jeritan rakyat terhadap kenaikan bahan pokok dalam suasana pandemi yang berdampak kepada masyarakat bawah.
"Apa yang kami sampaikan adalah sebagai tuntutan rakyat bawah dan sudah diterima oleh ketua DPRD Toraja Utara untuk dapat difasilitasi, utamanya yang ditujukan ke tingkat yang lebih di atas. Semoga apa yang kami sampaikan betul-betul diperhatikan demi rakyat kita," katanya.
Chong Len katakan, kami juga melakukan tuntutan yang sangat krusial dilakukan oleh Pemerintah Daerah Toraja Utara yang melakukan kebijakan menjalankan pemerintahan tidak sesuai dengan aturan, seperti melakukan pergeseran Kepala Sekolah yang tidak ada koordinasi.
"Selain itu Pemda keliru dan tidak manusiawi atas pemutusan Tenaga Kontrak Daerah (TKD) mengakibatkan sebanyak 2.000 TKD menjadi pengangguran, sementara informasi TKD baru bermunculan di OPD," ungkapnya.
Sementara itu Ketua DPRD Nober Rante Siama, SE usai menerima mahasiswa di ruangan sidang utama mengatakan, 12 tuntutan mahasiswa kami sudah terima dan akan ditindak lanjuti, serta dari sebagian tuntutan itu DPRD sudah agendakan dalam pengusulan Interpelasi untuk dijawab langsung oleh Bupati dalam pertemuan Selasa, 12 April 2022, yaitu masalah TKD, lelang jabatan, jual beli jabatan, pergeseran kepala sekolah dan yang lainnya. (pria)
