PEDOMANRAKYAT, WAJO - Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan HL. Arumahi, Sabtu (16/04/2022) meresmikan Desa Kalola sebagai Desa Sadar Pengawasan dan Anti Politik Uang di Wajo.
Peresmian ini dihadiri Bupati Wajo diwakili oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Drs. Andi Ismirar Sentosa, M.Si, anggota Bawaslu Sulsel Amrayadi, SH, MH, Kasek Bawaslu Sulsel DR. Jalaluddin, Kabag Pengawasan Awandatu, Ketua dan anggota Bawaslu Wajo yakni DR. Abdul Malik, S.Hi, M.Hi, Andi Rahmat Munawar, S.Sos, M.Si, Andi Samsir, SH, MH, Heriyanto, S.Sos, Drs. H. Rafiuddin Rasyid, Korsek Emil Syahabuddin, SE, MM, Kepala Desa Suparman dan puluhan tokoh masyarakat terundang.
HL. Arumahi dalam sambutannya mengatakan, Bawaslu melalui Desa Sadar Pengawasan dan Anti Politik Uang akan mengajak masyarakat untuk secara bersama-sama malakukan gerakan pencegahan politik uang pada pelaksanaan Pemilu, Pilkada maupun Pilkades.
Mengapa politik uang harus dicegah, menurut Arumahi oleh karena politik uang merupakan pemicu utama terjadinya korupsi. "Korupsi telah membuat bangsa ini mampu membuat rakyatnya sejahtera," ujarnya.
Amrayadi yang menjadi narasumber diskusi menjelaskan, politik uang atau jual beli suara dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada dilarang oleh undang-undang dan sanksinya cukup berat.
Politik uang kata mantan Ketua KPU Soppeng ini, telah mencederai demokrasi karena pemilih tidak lagi berdaulat dalam menggunakan hak pilihnya.
Asisten 1 Andi Ismirar Santosa mengapresiasi pembentukan desa sadar pengawasan dan anti politik uang ini. Ia berharap agar aktif mengikuti kegiatan Bawaslu sebagai bagian dari pendidikan politik.
Peresmian ditandai dengan diskusi dan penandatanganan kerjasama antara Bawaslu Wajo dengan Desa Kalola, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo. (*)
