Frans Lading yang juga merupakan Stafsus Bidang Hukum Bupati Tana Toraja kemudian menanggapi pernyataan Maraya Allosomba yang menyebutkan panitia pelaksana (panpel) tidak ada koordinasi dengan Bupati terkait pelaksanaa kegiatan Toraja Carnaval ini.
“Saya jelaskan, dari awal digodoknya Toraja Carnaval ini saya saksi hidup bahwa Pak JRM ngomong langsung kepada Pak Bupati untuk meminta izin jika akan ada agenda kegiatan Toraja Carnaval, dan beliau katakan kita dukung. Toraja Carnaval ini harusnya dilakukan tahun lalu namun karena persoalan pandemi jadi kita geser ke tahun 2022. Jadi aneh jika ada pernyataan tidak ada koordinasi panitia dengan Pemda,” beber Frans.
Kata Frans lagi, bukti koordinasi Panpel dengan Pemerintah dengan keluarnya surat rekomendasi tempat / Izin Tempat, Surat dari Kesbangpol, dan Satgas Covid-19.
“Jadi aneh jika ada orang beranggapan panita tidak ada koordinasi dengan Pemda masalah karcis itu hoaks. Bupati Theofiluas Allorerung sudah menyatakan karcis dari panitia Toraja Carnaval wajib bayar pajak hiburan 10 persen ke Pemda Tana Toraja,” ujar Frans Lading.
Terpisah Maraya Allosomba saat dikonfirmasi mengatakan, tidak pernah menyoroti anggaran dalam bentuk apapun yang dikelola panitia, sebab dana aspirasi anggota DPRD JRM melekat di Dispar Provinsi Sulsel.
“Jika ada kesan dihembuskan orang tidak bertanggungjawab bahwa Toraja Carnaval tidak didukung Pemda, itu hoaks. Toraja Carnaval wajar didukung, sebab selain bangkitkan pariwisata, juga ekonomi, dan hiburan kepada masyarakat,” singkat Maraya. (ainul/herman)
