PEDOMANRAKYAT, MAKASSAR - Sekretaris Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Sri Purwaningsih, mewakili Dirjen Bangda menyampaikan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang memuat antara lain tahapan penerapan SPM yaitu : pengumpulan data, penghitungan pemenuhan kebutuhan dasar, perencanaan SPM, dan pelaksanaan SPM serta pelaporan.
Hal tersebut ia sampaikan pada sosialisasi Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Regional II Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua pada Selasa (24/05/2022) di Hotel Golden Tulip Makasar.
"Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang menjadi hak setiap warga negara secara minimal," terang Sri Purwaningsih atau yang akrab disapa Nining.
Lebih lanjut Nining menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 18, penyelenggara pemerintah daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.
Selanjutnya, pada pasal 298 disebutkan, belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal.
Berdasarkan data dari Sekretariat Bersama SPM Ditjen Bina Bangda, Nining mengatakan masih ada 24 daerah pada regional 2 yang belum menyampaikan laporan penerapan SPM yaitu 22 Kabupaten dan 2 Kota. Dan untuk pembentukan Tim Penerapan SPM, terdapat 40 daerah di regional II yang belum membentuk Tim Penerapan SPM yakni 1 Provinsi, 37 Kabupaten dan 2 Kota.
Nining meminta pemerintah daerah agar dapat meningkatkan koordinasi penerapan SPM sehingga target penerapan SPM 100% dapat tercapai.
"Sesuai amanat pasal 23 Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, Laporan Penerapan SPM disampaikan Gubernur, Bupati/Wali Kota dilakukan secara berkala setiap tiga bulan melalui aplikasi SPM yaitu www.spm.bangda.kemendagri.go.id. Oleh karena itu, diminta pemerintah daerah untuk mematuhi pelaporan tersebut," kata Nining.
Nining mengingatkan pemerintah daerah, penerapan SPM menjadi indikator dari penilaian kinerja pemerintah daerah yang akan diberi reward dan punishment dalam bentuk insentif dan disinsentif.
Usai acara pembukaan Sosialisasi Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Ditjen Bina Pembangunan Daerah mengumumkan daerah berkinerja terbaik penerapan SPM nasional tahun 2021 di regional II.
Penghargaan diberikan kepada daerah berkinerja terbaik penerapan SPM Tahun 2021 di regional II kepada Provinsi Sulawesi Selatan sebagai peringkat 2 Nasional dan Peringkat 1 untuk wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua. (*)
