PEDOMANRAKYAT, MAKASSAR - Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Kesehatan melaksanakan Dialog bersama beberapa awak media dengan mengusung tema "Peran Media Dalam Mendukung Kawasan Tanpa Rokok di Makassar". Pertemuan ini digelar di Aula Kantor Dinas Kesehatan Kota Makassar, Rabu (25/05/2022), dan kegiatan tersebut berlangsung dua sesi.
Salah satu upaya untuk melindungi seluruh masyarakat dari asap rokok orang lain tentu dengan penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Dengan penerapan ini memungkinkan masyarakat bisa menghirup udara bersih, sehat, dan juga bisa terhindar dari bermacam resiko yang merugikan kesehatan dan kehidupan.
Kepala Seksi Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa, Dinas Kesehatan Kota Makassar drg. Adi Novrisa mengungkapkan, implementasi kawasan tanpa rokok di Makassar diakuinya belum berjalan secara optimal.
Namun pada kenyataannya, Dinas Kesehaan Kota Makassar terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat luas tentang regulasi Perda No 4 tahun 2013 terkait kawasan tanpa rokok di Makassar.
Adapun regulasi Kawasan Tanpa Rokok alias KTR tersebut seperti, tempat kerja, tempat ibadah, tempat proses belajar mengajar, tempat bermain, transportasi, dan tempat-tempat lain yang sudah ditetapkan.
Adi Novrisa melanjutkan, Covid-19 juga bagian dari dampak atau efek merokok, karena dampak akibat merokok salah-satunya adalah sistem imun itu menjadi melemah, sebab asap rokok mengandung Tar dan zat kimia lain yang bisa melemahkan sistem kekebalan tubuh.
Ketika kekebalan tubuh melemah, bagian tersebut tak dapat bekerja maksimal dalam melawan infeksi yang masuk, maka hal ini akan membuat rentan terkena bermacam penyakit.
"Jadi, persepsi masyarakat yang selama ini mengatakan kalau merokok itu virus Covid-19 akan mati, itu salah," imbuh drg. Adi Novriza sembari tertawa.
Sementara itu, pemateri kedua Istiqomatul Hayati wartawati Tempo melalui virtual mengatakan, salah satu kurang optimalnya penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) karena masyarakat kurang mematuhi aturan tersebut.
"Disamping itu juga masih gencarnya promosi-promosi rokok dengan harga murah, dan Indonesia berada di urutan ketujuh harga rokok termurah di wilayah Asia Tenggara," kilahnya.
Namun, peran media sangat penting dalam mendukung Kawasan Tanpa Rokok untuk berkontribusi dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat terkait regulasi KTR di Kota Makassar.
Wartawan pedomanrakyat.co.id, Haidar saat sesi tanya jawab via video online, melemparkan pertanyaan kepada pemateri kedua, ibu Istiqomatul Hayati terkait penerapan KTR seperti beberapa waktu yang lalu Pemkot Makassar melakukan sanksi kepada pelanggar prokes.
"Tentu bisa diterapkan sanksi seperti yang dilakukan Satpol-PP saat penegakan prokes di Kota Makassar, karena sebagai upaya agar masyarakat mematuhi regulasi terkait Perda No 04 Tahun 2013 ini, supaya warga Makassar tidak merokok di tempat yang telah ditentukan oleh pemerintah," terang Isti.
Pertanyaan selanjutnya, wartawan pedomanrakyat.co.id ini adalah bisa tidaknya Makassar menjadi Kota Kawasan Tanpa Rokok, "yah..jelas bisa dong, tergantung bagaimana pemerintah setempat menerapkan Perda tersebut," ujar Istiqomatul diikuti aplaus yang meriah dari peserta kegiatan ini. (Hdr)
