PEDOMANRAKYAT.JAYAPURA—John Julius Boekorsjom lahir di Sorong, 1 Juli 1969, putra ke-8 dari delapan bersaudara. Ayahnya seorang Pamong Praja, seorang bestuur pemerintahan zaman Belanda di Papua dan pensiun 1990.
Nilai-nilai kepamongan menurun kepada anak-anaknya. Ibunya berpendidikan perawat pada zaman Belanda di Papua yang setelah menikah lebih memilih mengabdikan diri dengan mengurus rumah tangga dan mendidik putra- putrinya agar menjadi berkat bagi orang lain.
Pendidikan dan Karir
Setelah tamat SMA Negeri 1 Jayapura, John kuliah di Unhas Ujung Pandang (Makassar saat ini), Jurusan Ilmu Pemerintahan (Fisipol) lulus 996. Kemudian1997 diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil
dengan Prajabatan Nasional (Prajabnas) Angkatan I Irian Jaya di Resimen Induk Kodam (Rindam) V Brawijaya Malang.
Selanjutnya, ditempatkan di Bappeda) Irian Jaya pada tahun yang sama. Menyelesaikan pendidikan S-2 Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada (MAP UGM) Yogyakarta 2005 dan 2017 menyelesaikan jenjang pendidikan S-3 Fisipol Universitas Padjajaran.
Tahun 2003 mendapat kesempatan mengikuti Local Government Official Training Program in Japan sebagai salah satu dari 4 peserta yang selama tiga bulan belajar bahasa dan budaya Jepang di Japan Intercultural Academy of Municipalities (JIAM) Kota Otsu, Shiga Prefecture.
Dilanjutkan program magang delapan bulan di Kantor Hubungan Internasional, Yamagata Prefecture, dengan fokus observasi otonomi daerah, pendidikan dasar, pertanian dan lingkungan, serta pelayanan publik kota.
Menerima Nota Tugas Kepala Bappeda Provinsi Papua sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Sub-Bidang Analisis Pembangunan Bidang Statistik dan Pelaporan tahun 2004-2005.
Kemudian, menerima Nota Tugas Kepala Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan atau BP3 (nama baru Bappeda) Provinsi Papua pada tahun 2005 sebagai Plt. Kepala Sub-Bidang Perencanaan Wilayah Perbatasan Bidang Perencanaan Wilayah.
Adapun Bidang Perencanaan Wilayah merupakan bidang baru pada struktur BP3D Provinsi Papua. Selama menjalankan tugas, secara aktif terlibat alam pertemuan koordinasi antar duabelas provinsi wilayah perbatasan antar negara yang akhirnya melahirkan Lima Kesepakatan Bersama.
Salah satu kesepakatanya adalah “mendesak Pemerintah Pusat untuk segera membentuk Lembaga Pengelola Pembangunan Kawasan Perbatasan melalui Peraturan Presiden yang bentuk dan struktur organisasi diserahkankepada kebijakan Presiden”.
Selama dua tahun (2005— 2007), beberapa output yang dihasilkan melalui inovasi- inovasi kegiatan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Sub-Bidang Perencanaan Wilayah Perbatasan antara lain menyusun buku Profil Perbatasan Papua dan buku Selayang Pandang Perbatasan Provinsi Papua. Kedua buku tersebut merupakan informasi dan data awal tentang wilayah perbatasan di Provinsi Papua.
Sejak tahun 2007, berdasarkan SK Gubernur Provinsi Papua, dilantik dalam jabatan Kepala Sub-Bidang Perencanaan Wilayah Kabupaten/Kota, Bidang Perencanaan Wilayah.
Tugas ini merupakan suatu tantangan tersendiri karena Sub-Bidang Perencanaan Wilayah Kabupaten/Kota merupakan sub-bidang baru.
