PEDOMANRAKYAT.MAKASSAR—Pemerintah Kota Makassar bersama DPRD Makassar konfrensi pers mendukung program strategis nasional pembangunan jalur Kereta Api Makassar – Pare-Pare.
Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan “Danny” Pomanto bersama Ketua DPRD Kota Makassar Rudianto Lallo, menegaskan sikap pemerintahannya mendukung pembangunan jalur Kereta Api Makassar – Pare-Pare dengan konsep elevated yang menjadi program strategis nasional.
“Melihat dari sejarah saat ide pembangunan rel kereta api dicanangkan Syahrul Yasin Limpo, yang pertama mendukung ide tersebut kota Makassar,” tegasnya, Senin (18/07/2022).
Hal tersebut dikarenakan Makassar, pembangunan Makassar New Port (MNP) sejak 1997 dengan mengakomodasi seluruh kebutuhan kepelabuhanan yang tertuang dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) kota Makassar 2015-2035.
“Pada saat pencanangan rel kereta api, dukungan pertama diberikan oleh Kota Makassar hingga saat ini, sehingga jika ada opini yang berkembang bahwa Pemkot Makassar ataupun DPRD Kota Makassar menolak kereta api, itu tidak benar. Kami yang pertama mendukung,” tegasnya.
Wali Kota berlatar arsitek itu melanjutkan, secara teknis Pemerintah Kota Makassar turut memberikan ide tentang penghematan lahan yang dapat dilakukan oleh Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan, berkesesuaian dengan tata ruang di Makassar 2015 dengan jalan arteri yang telah ditetapkan menjadi Perda.
“Sekali lagi tidak benar, jika ada opini yang berkembang dan mengatakan Pemerintah Kota Makassar menolak program strategis kereta api, justru kami paham filosofi hadirnya kereta api di Sulsel, maka wajib untuk didukung,” lanjutnya.
Namun, saat itu kereta api di Kota Makassar telah disepakati dalam rapat bahwa konsepnya adalah elevated (melayang), sehingga dirancanglah jalan arteri, dengan menyisakan 5 meter di median sebagai persiapan kereta api.
Wali Kota Makassar pun menjelaskan secara teknis, mengapa konsep elevated menjadi hal yang penting dalam pembangunan rel kereta api di Makassar, untuk menyesuaikan dengan tata ruang kota.
“Beberapa hal yang menjadi pertimbangan, mengapa mengharuskan elevated, selain membutuhkan lahan yang lebih sedkit, juga untuk menghindarkan masyarakat dari banjir,” ujarnya.
